PEMBERIAN LEGAL STANDING KEPADA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DALAM USUL PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Abstract: Political party and
corruption in Indonesia can be allegorized as two sides of a coin, both of
which relate closely to each other. Law No. 2 of 2008 in conjunction with Law
No. 2 of 2011 on Political Party mentions one of the reasons of the political
party dismissal, namely conducting an activity which violates the regulations
of law. The proposition to dismiss a political party comes only from the
Government. This fact closes the opportunity of other parties like individual
or community group to propose a political party dismissal. The problems studied
in this research are: First, the reason why an individual or a community group
should be given the legal standing in the proposition of the political party
dismissal. Second, the relevance of the legal standing provision to an
individual or a community group in the proposition of the political party
dismissal. Third, what attempt that can be conducted to provide the legal
standing for an individual or a community group in the proposition of the
political party dismissal. The method used in this research is normative
juridical method employing law material approach. The result of the research
concludes that: First, the urgency to provide the legal standing for an
individual or a community group in the proposition of the political party
dismissal to interpret the implementation of the people sovereignty in the law
state principle. Second, by the provision of legal standing for an individual
or a community group, the citizen monitoring toward the political parties will
be more effective. Third, the attempt that can be conducted to provide legal
standing for an individual or a community group in the provision of the
political party dismissal is by revising the Constitutional Court Law.
Penulis: Allan Fatchan Gani
Wardhana, Harry Setyanugraha
Kode Jurnal: jphukumdd131159
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2013
- PENYALURAN KREDIT PADA BANK ACEH
- PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
- EKSISTENSI SEKRETARIS DPR KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PENGUATAN LEMBAGA DPR KABUPATEN (Suatu Penelitian Di DPR Kabupaten Aceh Tengah)
- FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR
- PEMODELAN DAN SIMULASI PERPINDAHAN PANAS PADAKOLEKTOR SURYA PELAT DATAR
- BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA
- FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT
- UANG TUTUP BABAH SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA DALAM MASYARAKAT GAYO
- INDEPENDENSI JAKSA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
- LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Islam)
- STUDI PERBANDINGAN TENTANG KONSEP PERZINAAN MENURUT KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM
- IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG
- KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
- MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
- PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PROVINSI ACEH
- PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
- PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)
- DINAMIKA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
- KEDUDUKAN BUMN PERSERO SEBAGAI SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KAITANNYA DENGAN PEMISAHAN KEUANGAN NEGARA PADA PERMODALAN BUMN
- STRATEGI HUKUM DAN PENERAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH DI SUMATERA SELATAN
- GENDER DAN KORUPSI (PENGARUH KESETARAAN GENDER DPRD DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA)
- DIALEKTIKA ANTARA ALIRAN HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM ISLAM
- LEGAL AID SCHEME IN INDONESIA: BETWEEN THE POLICY AND THE IMPLEMENTATION
- THE ROLE OF THE HOST STATE TO THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIOLATION DONE BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS