PEMODELAN DAN SIMULASI PERPINDAHAN PANAS PADAKOLEKTOR SURYA PELAT DATAR

Abstrak: Kolektor surya adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengumpulkan energi panas yang bersumber dari radiasi matahari. Kolektor surya yang baik adalah kolektor surya yang memiliki efisiensi tinggi, ini berarti, sebagian besar panas yang menimpa kolektor dapat dimanfaatkan untuk memanaskan fluida yang mengalir didalamnya dan sebagian kecil panas yang hilang ke lingkungan. Pada penelitian ini, suatu model kolektor surya telah dimodelkan dan proses perpindahan panas pada kolektor tersebut diselesaikan dengan menggunakan software Engineering Equation Solver (EES). Metode iterasi digunakan untuk menentukan temperatur pada permukaan sehingga didapat energi panas berguna pada kolektor. Kolektor surya yang disimulasikan berukuran 1m x 2m x 0,06m, pelat absorber yang diasumsikan adalah pelat aluminium dan seng berukuran 0,4 mm dan 0,6mm. Hasil simulasi didapat temperatur fluida keluar deangan menggunakan aluminium sebagai absorber jauh lebih tinggi dari pada menggunakan pelat seng sebagai pelat absorber. Temperatur keluar fluida dengan menggunakan pelat aluminium berukuran 0,4 mm sebagai absorber lebih tinggi dari pada pelat berukuran 0,6 mm. Temperatur fluida keluar dengan menggunakan pipa tembaga lebih besar dari pada menggunakan pipa besi untuk kolektor pelat datar karena pipa tembaga memiliki konduktivitas termal lebih tinggi dari pipa besi. Hasil simulasi kemudian dibandingkan dengan hasil pengujian dan didapat temperatur fluida keluar hasil pengujian lebih kecil dari pada hasil simulasi dengan menggunakan pipa kolektor dan pelat absorber yang sama. Kata

Kata Kunci: Kolektor surya pelat datar, Pemodelan dan simulasi, Perpindahan panas, Temperatur fluida keluar

Penulis: Faisal Amir, Ahmad Syuhada, Hamdani

Kode Jurnal: jphukumdd131178

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2013

• PENYALURAN KREDIT PADA BANK ACEH
• PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
• EKSISTENSI SEKRETARIS DPR KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PENGUATAN LEMBAGA DPR KABUPATEN (Suatu Penelitian Di DPR Kabupaten Aceh Tengah)
• FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR
• BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA
• FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT
• UANG TUTUP BABAH SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA DALAM MASYARAKAT GAYO
• INDEPENDENSI JAKSA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
• LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Islam)
• STUDI PERBANDINGAN TENTANG KONSEP PERZINAAN MENURUT KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM
• IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG
• KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
• MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PROVINSI ACEH
• PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
• PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)
• DINAMIKA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
• KEDUDUKAN BUMN PERSERO SEBAGAI SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KAITANNYA DENGAN PEMISAHAN KEUANGAN NEGARA PADA PERMODALAN BUMN
• STRATEGI HUKUM DAN PENERAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH DI SUMATERA SELATAN
• GENDER DAN KORUPSI (PENGARUH KESETARAAN GENDER DPRD DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA)
• DIALEKTIKA ANTARA ALIRAN HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM ISLAM
• LEGAL AID SCHEME IN INDONESIA: BETWEEN THE POLICY AND THE IMPLEMENTATION
• PEMBERIAN LEGAL STANDING KEPADA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DALAM USUL PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
• THE ROLE OF THE HOST STATE TO THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIOLATION DONE BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS