PENEGAKAN HUKUM DAN PERBAIKAN KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI DAERAH

Abstrak: Kesejahteraan bagi rakyatnya belum terwujud di Indonesia yang ditandai oleh angka kemiskinan yang tinggi (berkisar 12-17,8 %). Hal ini diduga olehpengelolaan keuangan negara yang belum baik terutama di daerah terpencil dan kualitas SDM-nya rendah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis hirarki (AHP). Alokasi APBN untuk belanja daerah berkisar sekitar 30% s.d. 33% setiap tahunnya, dan pada tahun 2011 mencapai Rp. 412.507,9 milyar (31% dari total Belanja Negara). Opini WTP dalam pengelolaan kewenangan negara hanya sekitar 3,22 % (masih banyak penyimpangan). Hubunganjumlah penindakan (JT) dengan jumlah uang negara yang terselamatkan (NUT) dirumuskan dengan NUT = 193230529,166JT + 89740959,026 untuk penindakan kejaksaan dan NUT = 70776704212,589JT + 8599940548142,513 untuk peningkatanKPK, dimana untuk saat ini baru penindakan kejaksaaan terasa dampaknya (sig =0,00). Compulsory atau wajib menjalankan reformasi birokrasi dengan jelas target jelas (RK = 0,245, inconsistency 0,03) menjadi strategi prioritas pertama untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan negara di daerah.

Kata kunci: keuangan negara, kinerja, penindakan, strategi prioritas

Penulis: Charles Bohlen Purba

Kode Jurnal: jpakuntansidd120583

Artikel Terkait :

Jp Akuntansi dd 2012

• MEMBANGUN KEBENARAN TENTATIF DALAM DISIPLIN AKUNTANSI (TAFSIR DAN KRITIK ATAS KUASA RELATIVITAS KEBENARAN)
• PENGUKURAN KINERJA DENGAN PRINSIP VALUE FOR MONEY PEMERINTAH KOTA BATU
• PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI MALANG
• ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGANPEMBERIAN KREDIT (Studi Pada Lembaga Keuangan Di Kota Malang)
• NILAI TAMBAH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN INTELLECTUAL CAPITAL: SEBUAH PERSPEKTIF FOUR VALUE ASSESSMENT
• ANALISIS BIAYA VOLUME LABA MELALUI ALOKASI BIAYA BERSAMA SEBAGAI PERENCANAAN LABA
• MOTIVASI MANAJEMEN LABA DALAM KAPITALISASI BIAYA RISET DAN PENGEMBANGAN
• EMPLOYING FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS FOR ENTITIES WITHOUT PUBLIC ACCOUNTABILITY FOR AUDITING
• ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL PERUSAHAAN DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM
• LAPORAN KEUANGAN BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
• PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN MELALUI KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUTAN PUBLIK DI JAWA TIMUR)
• Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
• ANTESENDEN DAN KONSEKUENSI KEINGINAN UNTUK PINDAH
• TEORI AKUNTANSI POSITIF DAN KONSEKUENSI EKONOMI
• FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK DOSEN TETAP UNIVERSITAS TARUMANAGARA DI JAKARTA
• DECISION USEFULNESS: DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN INVESTASI
• FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA GORONTALO
• STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA)
• HUBUNGAN LABA BERSIH DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP DIVIDEN KAS
• PENGARUH PENERAPAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi pada BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009)
• UNDERREPORTING OF TIME DALAM PELAKSANAAN AUDIT
• PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPOSISI KOMITE AUDIT TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT (Studi pada Perusahaan Konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia)
• ORIENTASI SELF PRESENTATIONAL DAN KEMAUAN UNTUK BERPRESTASI DENGAN MOTIVASI SELF PRESENTATIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING
• PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDITOR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM AUDIT