PENYEBAB SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI BENGKULU)
Abstract: This research
focuses on the causes of disputes use for land procurenment used for public
importence occurring frequently in the past time how the position of
traditional law in the legal substance of national land affairs is how the
working procedures of the Land Procurenment Committee (legal structure) are,
and how the legal culture of the internal land procurenment executor. This
research uses the sociolegal approach and it also uses the data collected from
the results of the field study and literature materials. This study concludes
that the disputes in land procurenment used for public importance are caused by
the centralis substance of the agrarian law, the legal structure of land
procurenment executor regulated by the stric formal procedures, and the legal
culture of the eecitive apparatus bound by the tradition of legal positivism
throught.
Penulis: Yanto Sufriadi
Kode Jurnal: jphukumdd110285
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2011
- PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
- KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
- KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERANNYA TERHADAP SISTEM EKONOMI PASAR
- KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK
- POLA PEMBERATAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS
- PENETAPAN MASA JABATAN JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PENETAPAN JABATAN PEJABAT NEGARA
- RADIKALISME ISLAM DAN PERADILAN: PENGAKOMODASIAN HAK-ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN KOMANDO JIHAD DI INDONESIA
- POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
- KETAATAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTI FILSAFAT HUKUM
- KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI
- PARADIGMA BARU PEMBENTUKAN DAN ANALISIS PERATURAN DAERAH (STUDI ATAS PERDA PELAYANAN PUBLIK DAN PERDA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)
- KEDUDUKAN QANUN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN MEKANISME PENGAWASANNYA
- THE ESSENTIAL OF THE 1945 CONSTITUTION AND THE AGREEMENT OF THE AMENDMENT OF THE 1945 CONSTITUTION: A COMPARISON OF THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT
- PENGGESERAN ASPEK HUKUM PUBLIK KE ASPEK HUKUM PRIVAT (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA)
- ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
- STRATEGI PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS HUKUM LOKAL DI ENAM KOMUNITAS ADAT DAERAH BENGKULU
- HAKEKAT KEADAAN DARURAT NEGARA (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
- METODE KONSOLIDASI TANAH UNTUK PENGADAAN TANAH YANG PARTISIPASIF DAN PENATAAN RUANG YANG TERPADU
- PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN TRANSNASIONAL
- PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
- PENGARUH ALIRAN-ALIRAN FALSAFAT PEMIDANAAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA NASIONAL