STRATEGI PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS HUKUM LOKAL DI ENAM KOMUNITAS ADAT DAERAH BENGKULU
Abstract: This research aims
to asses values of local law towards forest in six ethnic communities in
Bengkulu related to the strategy of forest preservation. This is a normative
legal research in a form of local law inventory purposed to find the mechanism
of local law in forest preservation in preventive side as well as
representative side through impose sanction to the perpetrator of forest
destruction. Local law which is effectively regulate in traditional authority
has succeeded in engraving moral values to its member which became its
justialbelen, where every person by their own awareness actively participate in
preserving forest in ulayat area and act carefully based on local forest law.
This research purposed to assess the value of local law in six ethnic
communities in Bengkulu. From this research we can obtain idea in finding
example of legal protection in accordance with local legislation. Furthermore
this research may serve as an example for national forest preservation. This
research concludes that; first the model of legal protection on local law in
six ethnic community of Bengkulu is conducted preventively. Second, the value
of local law in ethnic community of Bengkulu can be adopted into local
legislations as one of the models of forest preservation in Bengkulu Province
through the formulation of academic draft of local legislation.
Penulis: Muhammad Yamani
Kode Jurnal: jphukumdd110291
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2011
- PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
- KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
- KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERANNYA TERHADAP SISTEM EKONOMI PASAR
- KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK
- POLA PEMBERATAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS
- PENETAPAN MASA JABATAN JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PENETAPAN JABATAN PEJABAT NEGARA
- RADIKALISME ISLAM DAN PERADILAN: PENGAKOMODASIAN HAK-ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN KOMANDO JIHAD DI INDONESIA
- POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
- KETAATAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTI FILSAFAT HUKUM
- KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI
- PARADIGMA BARU PEMBENTUKAN DAN ANALISIS PERATURAN DAERAH (STUDI ATAS PERDA PELAYANAN PUBLIK DAN PERDA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)
- KEDUDUKAN QANUN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN MEKANISME PENGAWASANNYA
- THE ESSENTIAL OF THE 1945 CONSTITUTION AND THE AGREEMENT OF THE AMENDMENT OF THE 1945 CONSTITUTION: A COMPARISON OF THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT
- PENGGESERAN ASPEK HUKUM PUBLIK KE ASPEK HUKUM PRIVAT (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA)
- ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
- HAKEKAT KEADAAN DARURAT NEGARA (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
- METODE KONSOLIDASI TANAH UNTUK PENGADAAN TANAH YANG PARTISIPASIF DAN PENATAAN RUANG YANG TERPADU
- PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN TRANSNASIONAL
- PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
- PENYEBAB SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI BENGKULU)
- PENGARUH ALIRAN-ALIRAN FALSAFAT PEMIDANAAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA NASIONAL