STUDI KOMPARATIF TENTANG KEDUDUKAN HAKIM WANITA ANTARA MAHKAMAH SYARIAH DAN SIVIL DI MALAYSIA

ABSTRACT: The aim at of this paper is to answer and analyze the issue of woman position in the Shariah Court, particularly her position as a judge. It is inseparable from the pros and cons of her position, in which each party relied onthe verses of the Al-Quran and Hadith of the Prophet. This is what happened in Malaysia as a country with Muslims majority. To answer this issue, by utilizinga qualitative approach, this research finds that the conflict between these two views is because of differing views between theory and practice. In the Al- Quran and Hadith, the Prophet prohibits woman to be a leader (judge). However, practically, at the time of Prophet, Companions and beyond had ever given woman to be a leader. Furthermore, Islam also gives an honor to woman, so that her position is equal with man. Because of these differences, the Shariah Court in Malaysia did not give woman as a judge, while in the Civil Court the woman is given the equal position with man to be a judge.

Keywords: Judge, Court, Woman, Islam

Penulis: Mohd Quzaid al Fitry B. Termiji

Kode Jurnal: jphukumdd120362

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2012

• TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API
• STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PENGECUALIAN INDUSTRI PERTANIAN TERHADAP BERLAKUNYA HUKUM PERSAINGAN USAHA
• KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN KASUS SIMOLATOR SIM (KAPOLRI VS KPK)
• ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK GANDA
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN BANK SYARIAH DALAM KEGIATAN PERBANKAN DI INDONESIA
• KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PERBANKAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PIHAK ASING DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN
• DIALEKTIKA HUKUM DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
• NEGARA HUKUM INDONESIA: DEKOLONISASI DAN REKONSTRUKSI TRADISI
• PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS KAITANNYA DENGAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
• IJTIHAD PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM POSITIF ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
• KONSEP KEADILAN DAN SISTEM TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM HUKUM UDARA
• IMPLEMENTASI PASAL XX (B) DAN (G) GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI WORLD TRADE ORGANISATION
• PENGARUH PEMBENARAN MEDIS TENTANG KAPAN KEHIDUPAN DIMULAI TERHADAP PENGATURAN HUKUM TENTANG ANAK DALAM KANDUNGAN
• PELEMBAGAAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI DALAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR
• PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
• KEBIJAKAN LEGISLATIF SISTEM PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PERALINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA
• PENETAPAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS METODOLOGI PENGAMBILAN HUKUM DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH
• PARADIGMA FIQH INDONESIA DALAM BINGKAI REFORMASI HUKUM ISLAM
• HUKUM ISLAM, PLURALISME, DAN REALITAS SOSIAL
• TOLOK UKUR DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
• HUKUM MENJUAL HAK SUARA PADA PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASI SUNNI
• IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM HITUNGAN THALAQ TERHADAP CERAI KHULU’
• PERCERAIAN MENGGUNAKAN SMS, EMAIL DAN FAKSIMILI DI MAHKAMAH SYARIAH DAERAH PONTIAN JOHOR MALAYSIA
• PENYAKIT AIDS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MELALUI FASAKH MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI JOHOR, MALAYSIA