Analisis Perhitungan Harga Pokok Produk Sarung Tenun Samarinda Berdasarkan Metode Full Costing Pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Di Samarinda
Abstrak: Tujuan dari
penelitian ini ialah untuk menganalisis dan membandingkan perhitungan mengenai
biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pengrajin Ibu Lina dan Ibu Musdalifa
dalam proses produksi sarung tenun Samarinda jenis direct dan reaktif
berdasarkan metode full costing. Hasil penelitian ini adalah Harga Pokok
produksi sarung jenis direct pengrajin ibu Lina dengan metode full costing
lebih kecil sebesar Rp2.841.597,00 dibandingkan jenis direct pada pengrajin ibu
musdalifa sebesar Rp2.879.928,00. sedangkan untuk harga pokok produk jenis
reaktif juga terhitung lebih kecil dengan metode full costing pada pengrajin
ibu Lina sebesar Rp3.001.350,00 dibandingkan jenis reaktif pada pengrajin Ibu
Musdalifa sebesar Rp3.039.930,00. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
Perbedaan yang terjadi dalam perhitungan harga pokok produksi yang digunakan
oleh pengrajin Ibu Lina dan Ibu Musdalifa dengan metode full costing
dikarenakan pembebanan biaya overhead yang digunakan dalam proses pembuatan
sarung tenun jenis direct dan reaktif dengan metode full costing berbeda,
sehingga biaya yang diperoleh dapat lebih besar atau lebih kecil. menggunakan
metode full costing memudahkan pengrajin mengetahui biaya produksi dalam satu
kali produksi dan menentukan harga jual dari sarung tenun Samarinda guna
memaksimalkan keuntungan/laba.
Penulis: Sri Wahyuni
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd160595

Artikel Terkait :
Jp Administrasi Negara dd 2016
- SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
- SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- PARTISIPASI MASYARAKAT KECAMATAN CANGKRINGAN DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM LETUSAN GUNUNG API MERAPI
- STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM PRODUK CARICA DI KABUPATEN WONOSOBO MELALUI PENDEKATAN OVOP
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SOROSUTAN
- PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- MANAJEMEN PERUBAHAN PELAYANAN DARI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP MENJADI DINAS PERIJINAN DIKABUPATEN BANTUL
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- POLA KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN SLEMAN
- MANAJEMEN DESA TANGGUH BENCANA DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- MANAJEMEN BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
- IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL DI BALAI BESAR POM DIY
- PELAKSANAAN FUNGSI TERITORIAL TNI AD DALAM MENDUKUNG PROGRAM SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN MAGELANG
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA
- MANAJEMEN RETRIBUSI PARKIR OBYEK WISATA PANTAI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- PENERAPAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DI DINAS PARIWISATA DIY
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- EFEKTIVITAS REVITALISASI LAHAN BEKAS TAMBANG GALIAN C DI DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
- STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BATIK DI KOTA PEKALONGAN
- PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KONSERVASI MANGROVE DI DUSUN BAROS DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
- EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK KENDARAAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SLEMAN
- STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA UMBUL PONGGOK DI KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
- EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PRO INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
- STUDI IMPLEMENTASI PEDA KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
- PELAKSANAAN STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI KRISIS LAHAN PEMAKAMAN