DESENTRALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA: TANTANGAN DAN PERSOALAN KASUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRACT: Salah satu tujuan
utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan, dalam implementasinya, justru menghadapi berbagai persoalan,
demikian pula untuk bidang keluarga berencana. 'Tulisan ini bertujuan
mengemukakan bahasan terkait dengan tantangan dan persoalan yang dihadapi dalam
implementasi desentralisasi bidang K.B baik di tingkat nasional maupun kasus di
Provinsi Kalimantan Barat. Pada tingkat nasional, tantangan yang dihadapi di
antaranya perubahan kewenangan dan struktur organisasi pengelola Keluarga
Berencana, berkurangnya anggaran dan SDM, serta menurunnya capaian indikator
kependudukan. Demikian pula di Provinsi Kalimantan Barat, kendala dalam
penyelenggaran program keluarga berencana antara lain karena penurunan jumlah
PLK.B dan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan alat
kontrasepsi terutama setelah pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Setelah
adanya desentralisasi program K.B, secara umum terlihat adanya kecenderungan
penurunan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap program K.B
dibandingkan dengan era sebelumnya. Menghadapi berbagai persoalan tersebut,
program revitalisasi program K.B yang telah digagas oleh pemerintah pusat, perlu
digalakkan kembali disertai dengan sinergi antara pemerintah daerah (Provinsi
dan kabupaten) bersama-sama dengan pemerintah pusat.
KEYWORDS: otonomi daerah,
desentralisasi program Keluarga Berencana, revitalisasi program K.B, sinergi
antara pemerintah pusat dan daerah, Kalimantan Barat
Penulis: Sri Sunarti
Purwaningsih
Kode Jurnal: jpsosiologidd120259
