DESENTRALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA: TANTANGAN DAN PERSOALAN KASUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRACT: Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, dalam implementasinya, justru menghadapi berbagai persoalan, demikian pula untuk bidang keluarga berencana. 'Tulisan ini bertujuan mengemukakan bahasan terkait dengan tantangan dan persoalan yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi bidang K.B baik di tingkat nasional maupun kasus di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tingkat nasional, tantangan yang dihadapi di antaranya perubahan kewenangan dan struktur organisasi pengelola Keluarga Berencana, berkurangnya anggaran dan SDM, serta menurunnya capaian indikator kependudukan. Demikian pula di Provinsi Kalimantan Barat, kendala dalam penyelenggaran program keluarga berencana antara lain karena penurunan jumlah PLK.B dan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan alat kontrasepsi terutama setelah pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Setelah adanya desentralisasi program K.B, secara umum terlihat adanya kecenderungan penurunan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap program K.B dibandingkan dengan era sebelumnya. Menghadapi berbagai persoalan tersebut, program revitalisasi program K.B yang telah digagas oleh pemerintah pusat, perlu digalakkan kembali disertai dengan sinergi antara pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten) bersama-sama dengan pemerintah pusat.

KEYWORDS: otonomi daerah, desentralisasi program Keluarga Berencana, revitalisasi program K.B, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kalimantan Barat

Penulis: Sri Sunarti Purwaningsih

Kode Jurnal: jpsosiologidd120259

Artikel Terkait :

Jp Sosiologi dd 2012

• PERSEPSI MASYARAKAT PETANI KELAPA TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI ANAK DI KECAMATAN SIBERUT BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
• KECENDRUNGAN MASYARAKAT MEMBELI LAHAN SENGKETA DI KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO JAMBI
• PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI KEPULAUAN SIKAKAP, KABUPATEN MENTAWAI
• PASANG SURUT SOSIAL EKONOMI PETANI CENGKEH DI NAGARI KOTO ANAU, KEC. LEMBANG JAYA, KAB. SOLOK 1960-2011
• DAMPAK SOSIAL KONFLIK ETNIK DI KINALI 1999-2010
• KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PETANI NILAM DI DESA TAIKAKO, KEC. SIKAKAP, KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
• ARTI PENTING UPACARA PATUNG MBIS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ASMAT
• PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DI MANOKWARI (1898 – 1962)
• ANALISIS KEMAMPUAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEEROM
• DAMPAK NEGATIF DARI PERKAWINAN TUKAR TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT KAMPUNG YADAUW DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA
• SEBELAS TAHUN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA : ISU, TARGET DAN UPAYA PERBAIKAN
• KENDALA ADAPTASI NELAYAN LOKAL TERHADAP TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP DI KELURAHAN HAMADI KOTA JAYAPURA
• PERJUANGAN HAK EKOLOGIS KOMUNITAS PETANI
• PUAR CAMA UNTUK ANAK CUCU: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat
• BERTANI DI DUA KOTA ASIA: Menarik Pelajaran dari Jakarta dan Manila
• ISLAM DAN LINGKUNGAN
• POLITIK EKOLOGI: Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran
• KONTESTASI RUANG: Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI BERWIRAUSAHA DI KOTA PEKANBARU
• COPING STRATEGY PADA KONDISI DARURAT BENCANA: PEMBELAJARAN DARI MASYARAKAT BANTUL MENGHADAPI GEMPA
• PARTISIPASI MASYARAKAT SEBUAH INVESTASI UNTUK MENJAGA HRQOL PADA PEREMPUAN
• MENYONGSONG KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL: PEMBELAJARAN DARI IMPLEMENTASI WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
• ANALISIS FERTILITAS PENDUDUK: PROVINSI BENGKULU
• ADVOCACY GROUPS FOR INDONESIAN WOMEN MIGRANT WORKERS’ PROTECTION
• NELAYAN DAN PERTARUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA LAUT