ETHNIC GROUPS, DEVELOPMENT AND - ' CURRENT SITUATION IN NUNUKAN
ABSTRACT: In 2002, Nunukan was
authoritative as new regency in East Kalimantan. The role of this new regency
become more important for its function as a "transit zone" to Tawau
(Sabah) and Nunukan is also used as a transit place for TKI (Indonesian Labor
Force) that being deported from Malaysia in 2002. Other problems that may occur
in border areas are human smuggling and commodities smuggling. For Nunukan, the
major difficulty in handling the TKI deportation was this regency has no
sufficient infrastructure to cope the amount of TKI. The increase of its
migrant population puts more burdens on the local government. The present
migrants from of various ethnic groups were set enviousness that causes a
striking domination in economic sector and social lives. These kinds of
homogeneity which related to ethnicity, resources and occupation may create
negative effects to the Nunukan 's development.
Penulis: John Haba
Kode Jurnal: jpsosiologidd060067

Artikel Terkait :
Jp Sosiologi dd 2006
- KESETARAAN GENDER DALAM ADAT INTI JAGAT BADUI
- SEX AND SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS: EXPERIENCES OF MALE STREET YOUTH IN MEDAN, INDONESIA
- MOBILITAS PENDUDUK ANTARDAERAH DALAM RANGKA TERTIB PENGENDALIAN MIGRASI MASUK KE DKI JAKARTA
- TOWARDS A POLICY AGENDA FOR POPULATION AND FAMILY PLANNING IN INDONESIA, 2004-2015
- LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA DAN PENCAPAIAN PEKERJAAN - PENDAPATAN
- ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PUTUSAN PTUN BANDUNG PERKARA NO. 92/G/2001/PTUN BANDUNG TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN
- STUDI PERBANDINGAN SISTEM KREDIT TERNAK DOMBA DAN KERBAU DI KABUPATEN SUMEDANG DAN TASIKMALAYA
- AKTIFITAS PROMOSI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SABANG PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
- RUANG PUBLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH - Studi Terhadap Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2003
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Tentang Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah Berdasarkan Undang—Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung)
- REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PASCA ORDE BARU
- DAMPAK DARI KEBIJAKAN IMPOR BERAS NASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN JAWA BARAT: SIMULASI MENGGUNAKAN MODEL CGE INDOTERM
- POLA RELASI MEDIA, NEGARA, DAN MASYARAKAT: TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS SEBAGAI ALTERNATIF
- KEDUDUKAN WANITA MENAK DALAM STRUKTUR MASYARAKAT SUNDA (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG)
- STRATEGI PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN KOMERSIALISASI HASIL RISET IPTEK
- PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MELALUI KELOMPOK PETERNAK DOMBA DI KECAMATAN KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN
- PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA DAMPAKNYA PADA PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Survai pada Karyawan Industri Tekstil Propinsi Jawa Barat)
- PENGARUH MOTIVASI KUALITAS, STATUS SOSIAL DAN KARIR TERHADAP MINAT SARJANA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk)
- KONTRIBUSI EKUITAS MEREK TERHADAP PEMBENTUKAN NILAI PELANGGAN: Studi pada Telepon Selular
- KOMUNIKASI SECARA TERBUKA, PENGHARGAAN PIMPINAN DAN PARTISIPASI PEGAWAI: PENERAPAN HUMAN RELATIONS DALAM KAITANNYA DENGAN KINERJA PEGAWAI
- ANALISIS KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PADA PETERNAK SAPI PERAH (Survey di Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa Sinar Jaya Kabupaten Bandung)
- DILEMA KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA: DAMPAK KEBIJAKAN EKSPANSI DAN KONTRAKSI FISKAL TERHADAP BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI
- WTO, Negara Sedang Berkembang dan Gerakan Masyarakat Sipil Global
- Pendekatan Kultural sebagai Strategi Resolusi Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand