ISU KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN: PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH
ABSTRACT: Tulisan ini
melakukan analisis kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan. Mengacu
kepada pengalaman Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan dengan mengandalkan data
primer dan sekunder, tulisan ini menunjukkan masih lemahnya kerangka
kelembagaan untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan. Akibatnya,
Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga formal di bidang pembangunan
ketahanan pangan gagal menjalankan perannya dalam menyusun langkah-langkah yang
sistematis untuk membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan. DKP juga
memiliki kapasitas yang tidak terlalu baik untuk mengoordinasikan,
mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan dan
program pembangunan ketahanan pangan. Kelemahan-kelemahan dalam kerangka
kelembagaan itu menghambat Klaten mempertahankan dan meningkatkan ketahanan
pangannya. Berdasarkan temuan itu, tulisan ini memberikan beberapa rekomendasi
penting sebagai berikut. Pertama, DKP perlu dilengkapi dengan institutional framework
yang jelas dan tegas sehingga bisa mengatur mekanisme peran dan tanggungjawab
tiap institusi yang terlibat. Kedua, DKP juga perlu dibangun dengan konsensus
yangjelas agar bisa mengembangkan sistem koordinasi berdasarkan blue print yang
memuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dalam
pembangunan ketahanan pangan. Ketiga, DKP perlu memiliki kelompok kerja yang
bisa meningkatkan mekanisme sinkronisasi dan sinergi program pembangunan
ketahanan pangan.
Penulis: Latif Adam, Inne
Dwiastuti
Kode Jurnal: jpsosiologidd120259
Artikel Terkait :
Jp Sosiologi dd 2012
- PERSEPSI MASYARAKAT PETANI KELAPA TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI ANAK DI KECAMATAN SIBERUT BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
- KECENDRUNGAN MASYARAKAT MEMBELI LAHAN SENGKETA DI KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO JAMBI
- PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI KEPULAUAN SIKAKAP, KABUPATEN MENTAWAI
- PASANG SURUT SOSIAL EKONOMI PETANI CENGKEH DI NAGARI KOTO ANAU, KEC. LEMBANG JAYA, KAB. SOLOK 1960-2011
- DAMPAK SOSIAL KONFLIK ETNIK DI KINALI 1999-2010
- KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PETANI NILAM DI DESA TAIKAKO, KEC. SIKAKAP, KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
- ARTI PENTING UPACARA PATUNG MBIS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ASMAT
- PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DI MANOKWARI (1898 – 1962)
- ANALISIS KEMAMPUAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEEROM
- DAMPAK NEGATIF DARI PERKAWINAN TUKAR TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT KAMPUNG YADAUW DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA
- SEBELAS TAHUN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA : ISU, TARGET DAN UPAYA PERBAIKAN
- KENDALA ADAPTASI NELAYAN LOKAL TERHADAP TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP DI KELURAHAN HAMADI KOTA JAYAPURA
- PERJUANGAN HAK EKOLOGIS KOMUNITAS PETANI
- PUAR CAMA UNTUK ANAK CUCU: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat
- BERTANI DI DUA KOTA ASIA: Menarik Pelajaran dari Jakarta dan Manila
- ISLAM DAN LINGKUNGAN
- POLITIK EKOLOGI: Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran
- KONTESTASI RUANG: Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI BERWIRAUSAHA DI KOTA PEKANBARU
- COPING STRATEGY PADA KONDISI DARURAT BENCANA: PEMBELAJARAN DARI MASYARAKAT BANTUL MENGHADAPI GEMPA
- PARTISIPASI MASYARAKAT SEBUAH INVESTASI UNTUK MENJAGA HRQOL PADA PEREMPUAN
- MENYONGSONG KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL: PEMBELAJARAN DARI IMPLEMENTASI WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
- ANALISIS FERTILITAS PENDUDUK: PROVINSI BENGKULU
- ADVOCACY GROUPS FOR INDONESIAN WOMEN MIGRANT WORKERS’ PROTECTION
- NELAYAN DAN PERTARUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA LAUT