KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING IN PERSON DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK (CONVENTION on THE RIGHTS of THE CHILD) 1989 dan IMPLEMENTASINYA di INDONESIA
Abstract: Prolonged economic
crisis, which hit Indonesia resulted in many unemployed arise. As a result,
many people who justify any means to improve or enrich his life the wrong way.
With so many children who are at risk for becoming victims of human trafficking
(trafficking). Government efforts in this regard, particularly Indonesia has
ratified the Convention on the Rights of the Child (the Convention on the Right
of the Child) in providing legal protection for victims of trafficking abroad.
Problems: (1) how the forms of protection of child victims of trafficking (child
trafficking) under the CRC (Convention on the Right of the Child)?, (2) how an
implementation of the CRC in Indonesia? The method used in this thesis approach
normative legal / juridical using primary data and secondary data. From the
results of the study concluded: (1) a form of protection provided by the CRC to
children, in the form of services and the protection of victims, physical and
psychological recovery and social victims, repatriation of victims by observing
safety. (2) forms of CRC implementation in Indonesia, among others, laws and
regulations relating to the issue of children and Indonesia also held
international cooperation, such as the Mutual Legal Asistance and extradition
agreement with the country lain.Upaya made in the prevention of child trafficking:
(1 ) supports the sustainability of primary education for girls after primary
school. (2) provide basic skills training to facilitate the increase in income.
Penulis: Akbar Adlinsyah, Dwi
Astuti Palupi, Deswita Rosra
Kode Jurnal: jphukumdd141614
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2014
- DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
- TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENGAMANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA DAN IMPLEMENTASINYA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU
- Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1390K/Pid.Sus/2011
- Modus Operandi dan Cara Pembuktian Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Pwk)
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi; Putusan Mahkamah Agung No. 2585 K/pid.Sus/2010)
- Peranan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau sebagai salah satu sumber penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009)
- FUNCTIONS OF CRIMINAL PROSECUTION AS A CONDITIONAL EXECUTOR ( STATE ATTORNEY SIJUNJUNG )
- PRE- TRIAL OF ONE OF RESISTANCE By investigators
- MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
- House Sale Agreement Between Buyer And Seller In PT Bumi Swarna Dwipa
- MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
- PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI POLRESTA PADANG
- KAJIAN YURIDIS MOU 1974 INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MELINDUNGI HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DI PERAIRAN PULAU PASIR (ASHMORE REEF) MENURUT UNCLOS III 1982
- PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDY DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG)
- PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN TONASE TRUK DI KOTA PADANG
- IMPLEMENTATION OF ON INVESTIGATION INTO THE THEFT OF MONEY THROUGH THE AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) BY POLICE JURISDICTION POLRES TANAH DATAR
- Mekanisme Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Laing Solok)
- PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BUNGUS TELUK KABUNG
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERPORN DI INDONESIA
- Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat)
- KAJIAN NORMATIF PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Bp Migas)
- PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
- EFEKTIFITAS KODE ETIK PROFESI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA
- TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIKANTOR NOTARIS ELI SATRIA, S.H. PADANG