KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT PANDANGAN POLITIK IKWANUL MUSLIMIN
Abstrak: Pemikiran
paternalistik yang bertumpu pada seorang tokoh dan ideolog sangat kuat dipegang
oleh Ikhwanul Muslimin, loyalitas terhadap penguasa, baik itu penguasa negara
atau pun penguasa pemerintahan merupakan keniscayaan, di mana rakyat harus
patuh pada pemimpin. Tantangan terhadap sekularisasi dan dominasi Barat
menambah amunisi spiritual bahwa Islam itu ya’lu wala yu’la ‘alaih yang harus
ditegakkan dan tidak perlu meniru Barat. Hal ini membenarkan bahwa adanya
radikalisme Islam politik dalam negara sudah pasti muncul dengan setting
sosiologis yang berusaha merujuk pada corak penafsiran ajaran-ajaran
tradisional, di hadapan sains yang membawa sekularisasi. Sebagai diketahui,
bahwa konsep pembagian kekuasaan menjadi tiga; eksekutif, judikatif dan
legislatif, sebagai fenomena baru abad modern yang terbit dari Barat (Jhon Lock
dan Moutesquie, pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa
(raja-raja di Eropa) yang cenderung kuat, menghilangkan praktek feodalisme dan
menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (demokratis).
Penulis: M. Sidi Ritaudin
Kode Jurnal: jpperadabanislamdd160060
