KONFLIK DALAM KOMUNIKASI POLITIK ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM MENYIKAPI RENCANA RTRW DI KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak: Berbagai polemik terkait kebijakan eksekutif sering berujung pada perang opini dengan legislatif yang berujung koflik, salah satunya adalah dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif beserta kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan dan bentuk konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan wawancara terhadap informan tentang konflik dalam komunikasi politik legislatif daerah dalam menyikapi kebijakan Bupati Bulukumba selaku eksekutif tentang Ranperda RTRW Kabupaten Bulukumba. Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model komponensial (componential anaylisis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelesaian konflik dalam penetapan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba yaitu melalui proses komunikasi organisasi formal dan komunikasi organisasi informal. Bentuk konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba adalah konflik antarorganisasi, yakni antara lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Bulukumba. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan dalam meningkatkan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif diantaranya adalah kerancuan data yang dituangkan eksekutif dalam draft Naskah Akademis RTRW dan kurangnya pemahaman legislatif terhadap RTRW sehingga tidak ada tanggapan kritis dari legislatif dalam perumusan ini. Sedangkan upaya untuk meningkatkan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif yaitu dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individual dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Keywords: Conflict; Legislative; Executive; Political Communication
Penulis: Syahruni Haris, Hafied Cangara
Kode Jurnal: jpkomunikasidd140602

Artikel Terkait :