MENYONGSONG KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL: PEMBELAJARAN DARI IMPLEMENTASI WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
ABSTRACT: The Universal
Secondary Education policy or the 12-Year Compulsory Education Policy has been
declared by the central government to be implemented in 2013, and followed by
the regions at the provincial and regency levels. In fact, there are some areas
that have been declared in advance, including the DKI - Jakarta, where the
12-year Compulsory Education Policy started this new academic year. As the
sustainability of the 9-Year Compulsory Basic Education program has had many
problems in its implementation, the 12 Year Compulsory Education Policy will
also face many obstacles. Moreover, this policy does not have a foundation or
basis in law as a reference for the implementation of the program. In contrast,
the 9 Year Compulsory BasicEducation Program is a mandate of the Act.
Considering the importance of this policy, the legal foundation at the national
level at least in the form of local regulations, should belaid immediately..
This paper aims to analyze various issues related to the policy of the9 Year
Basic Education Program at the level of concepts, indicators - achievement of
targets and implementation. Various problems can showwhat can be used to
implement the program for 12 Years. Data sources made use of were secondary
data from the Ministry of Education and Culture as well as the results of
research conducted by the Research Center for Population, Indonesian Institute
of Sciences (PPK-LIPI) which was conducted from 2006 to 2011.
Key Words: elementary and
secondary education policy, compulsory education and the quality of human
resources
Penulis: Titik Handayani
Kode Jurnal: jpsosiologidd120260
Artikel Terkait :
Jp Sosiologi dd 2012
- PERSEPSI MASYARAKAT PETANI KELAPA TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI ANAK DI KECAMATAN SIBERUT BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
- KECENDRUNGAN MASYARAKAT MEMBELI LAHAN SENGKETA DI KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO JAMBI
- PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI KEPULAUAN SIKAKAP, KABUPATEN MENTAWAI
- PASANG SURUT SOSIAL EKONOMI PETANI CENGKEH DI NAGARI KOTO ANAU, KEC. LEMBANG JAYA, KAB. SOLOK 1960-2011
- DAMPAK SOSIAL KONFLIK ETNIK DI KINALI 1999-2010
- KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PETANI NILAM DI DESA TAIKAKO, KEC. SIKAKAP, KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
- ARTI PENTING UPACARA PATUNG MBIS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ASMAT
- PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DI MANOKWARI (1898 – 1962)
- ANALISIS KEMAMPUAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEEROM
- DAMPAK NEGATIF DARI PERKAWINAN TUKAR TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT KAMPUNG YADAUW DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA
- SEBELAS TAHUN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA : ISU, TARGET DAN UPAYA PERBAIKAN
- KENDALA ADAPTASI NELAYAN LOKAL TERHADAP TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP DI KELURAHAN HAMADI KOTA JAYAPURA
- PERJUANGAN HAK EKOLOGIS KOMUNITAS PETANI
- PUAR CAMA UNTUK ANAK CUCU: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat
- BERTANI DI DUA KOTA ASIA: Menarik Pelajaran dari Jakarta dan Manila
- ISLAM DAN LINGKUNGAN
- POLITIK EKOLOGI: Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran
- KONTESTASI RUANG: Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI BERWIRAUSAHA DI KOTA PEKANBARU
- COPING STRATEGY PADA KONDISI DARURAT BENCANA: PEMBELAJARAN DARI MASYARAKAT BANTUL MENGHADAPI GEMPA
- PARTISIPASI MASYARAKAT SEBUAH INVESTASI UNTUK MENJAGA HRQOL PADA PEREMPUAN
- ANALISIS FERTILITAS PENDUDUK: PROVINSI BENGKULU
- ADVOCACY GROUPS FOR INDONESIAN WOMEN MIGRANT WORKERS’ PROTECTION
- NELAYAN DAN PERTARUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA LAUT