MODEL PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN USULAN DAERAH

ABSTRACT: Salah satu strategi untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah peningkatan pendidikan bagi penduduk, antara lain melalui penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Tulisan yang bertolak dari penelitian tahun 2010 di tiga daerah, yaitu Wonosobo, Ciamis, dan Minahasa Selatan ini mencoba menggambarkan usulan pemangku kepentingan di daerah, untuk meningkatkan pendidikan penduduk, khususnya melalui penyelenggaraan pendidikan dasar. Tulisan ini berisi pembahasan terkait beberapa permasalahan yaitu: pertama, masalah/hambatan yang dihadapi program penuntasan pendidikan dasar di daerah menurut tiga pemangku kepentingan utama, yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Sumber data dari kajian pembahasan tersebut digali dengan metode wawancara mendalam. Kedua, usulan dari tiga pemangku kepentingan itu untuk menembus hambatan penuntasan dari perspektif masing-masing daerah, berdasarkan sumber data yang digali dengan metode kajian bersama. Dari kedua hal di atas, nampaklah bahwa komposisi isi pendidikan, skema pembiayaan, dan konfigurasi stakeholder yang diusulkan pemangku kepentingan di tiga daerah temyata berbeda dengan model yang sekarang sedang berjalan.

KEYWORDS: hak dasar pendidikan, model kebijakan, Wajib Belajar Sembilan Tahun, komponen isi pendidikan, konfigurasi pemangku kepentingan, layanan lembaga pendidikan, skema bantuan, kemitraan stakeholders dan peran Desa

Penulis: Makmuri Sukarno

Kode Jurnal: jpsosiologidd120259

Artikel Terkait :

Jp Sosiologi dd 2012

• PERSEPSI MASYARAKAT PETANI KELAPA TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI ANAK DI KECAMATAN SIBERUT BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
• KECENDRUNGAN MASYARAKAT MEMBELI LAHAN SENGKETA DI KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO JAMBI
• PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI KEPULAUAN SIKAKAP, KABUPATEN MENTAWAI
• PASANG SURUT SOSIAL EKONOMI PETANI CENGKEH DI NAGARI KOTO ANAU, KEC. LEMBANG JAYA, KAB. SOLOK 1960-2011
• DAMPAK SOSIAL KONFLIK ETNIK DI KINALI 1999-2010
• KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PETANI NILAM DI DESA TAIKAKO, KEC. SIKAKAP, KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
• ARTI PENTING UPACARA PATUNG MBIS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ASMAT
• PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DI MANOKWARI (1898 – 1962)
• ANALISIS KEMAMPUAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEEROM
• DAMPAK NEGATIF DARI PERKAWINAN TUKAR TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT KAMPUNG YADAUW DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA
• SEBELAS TAHUN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA : ISU, TARGET DAN UPAYA PERBAIKAN
• KENDALA ADAPTASI NELAYAN LOKAL TERHADAP TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP DI KELURAHAN HAMADI KOTA JAYAPURA
• PERJUANGAN HAK EKOLOGIS KOMUNITAS PETANI
• PUAR CAMA UNTUK ANAK CUCU: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat
• BERTANI DI DUA KOTA ASIA: Menarik Pelajaran dari Jakarta dan Manila
• ISLAM DAN LINGKUNGAN
• POLITIK EKOLOGI: Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran
• KONTESTASI RUANG: Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI BERWIRAUSAHA DI KOTA PEKANBARU
• COPING STRATEGY PADA KONDISI DARURAT BENCANA: PEMBELAJARAN DARI MASYARAKAT BANTUL MENGHADAPI GEMPA
• PARTISIPASI MASYARAKAT SEBUAH INVESTASI UNTUK MENJAGA HRQOL PADA PEREMPUAN
• MENYONGSONG KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL: PEMBELAJARAN DARI IMPLEMENTASI WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
• ANALISIS FERTILITAS PENDUDUK: PROVINSI BENGKULU
• ADVOCACY GROUPS FOR INDONESIAN WOMEN MIGRANT WORKERS’ PROTECTION
• NELAYAN DAN PERTARUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA LAUT