Pengembangan Model Tata-Kelola Keuangan dalam Mengoptimalkan Anggaran Belanja Kota Makassar

Abstract: Artikel ini bertujuan mengidentifkasi proses usulan rencana kegiatan dan penetapan rencana rencana kegiatan anggaran. Mengidentifkasi kesesuaian program kerjayang diusulkan melalui Musrembang dengan rencana kerja anggaran. Mengidentifkasifaktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah. Menemukan pengembangan model tata-kelola keuangan daerah dalam mengoptimalkan Anggaran Belanja Daerah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, proses penetapan program dan rencana kerja anggaran belanja Pemerintah Kota Makassar mengacu pada peraturan perundang-undangang yang berlaku. Usulan program kegiatan melalui Musrembangbelum sesuai dengan rencana kerja anggaran. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja daerah adalah kurangnya keterlibatan masyarakat, komitmen eksekutif dan legislatif serta kepentingan politik. Pengembangan model tata-kelolakeuangan daerah memberikan penekanan pada peningkatan partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan dan jugafungsi pencegahan penyimpangan dengan memfungsikan pengawas internal.

Kata kunci: tata kelola keuangan, optimalisasi anggaran belanja

Penulis: DJAINUDDIN MAGGASINGANG

Kode Jurnal: jpsosiologidd150708

Artikel Terkait :

Jp Sosiologi dd 2015

• Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta
• Kampanye Kreatif dalam Kontestasi Presidensial 2014
• Kontestasi Kekuasaan dan Keteladanan Semu di Indonesia
• Implementasi Kebijakan Silvopastur di Cagar Alam Gunung Mutis dan Perlawanan Masyarakat Lokal
• Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur
• Melayu di Atas Tiga Bendera: Konstruksi Identitas Nasionalisme Masyarakat Perbatasan di Kepulauan Batam
• Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi
• Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara
• Communal Conflict in Indonesia: Contagious or Latent Issues?
• Modernitas dan Tragedi: Kritik dalam Sosiologi Humanistis Zygmunt Bauman
• Incorporating Spirituality and Market: Islamic Sharia Business and Religious Life in Post-New Order Indonesia
• Identitas Moral: Rekonstruksi Identitas Keindonesiaan pada Era Globalisasi Budaya
• Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang
• Membangun Bencana: Tinjauan Kritis atas Peran Negara dalam Kasus Lapindo
• Komunikasi dalam CSR Perusahaan: Pemberdayaan Masyarakat dan Membangun Citra Positif
• Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo
• Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang
• Local Genius dan Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Pemerintahan Kabupaten di Sumatera Utara
• Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten
• Karakteristik Dosen dalam Memopulerkan Perguruan Tingginya melalui Facebook dan Twitter
• Konsep Diri Remaja dalam Komunikasi Sosial melalui “Smartphone”
• Simbol-Simbol dalam Komunikasi Keluarga Beda Agama
• Strategi Pengembangan Kemandirian Pelaku Muda Agribisnis “ Brain Gain Actors” di Jawa Barat
• Model Pendidikan Karakter dan Kewirausahaan Berbasis Etnopedagogis di Sekolah Dasar Kampung Cikondang