PENUNTASAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI "DAERAH SERIBU PESANTREN": MASALAH SOSIAL-EKONOMI, POLITIK, DAN BUDAYA
ABSTRACT: Tulisan ini
menggambarkan kondisi yang berubah untuk penuntasan wajib belajar sembilan
tahun di tengah konteks otonomi daerah, pergulatan antara pendidikan umum dan
pendidikan pesantren, kesulitan ekonomi, serta prospek kesempatan kerja di
Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Bangkalan pada umumnya menempatkan pendidikan
agama, yang banyak dilayani pesantren, sebagai primer karena menyangkut makna
hidup, sedangkan pendidikan "umum" yang dilayani sekolah bahkan
madrasah (standar Kemenag) sebagai sekunder karena lebih menekankan
pembelajaran tentang cara atau alat untuk hidup. Akibatnya, APK pada wajib
belajar rendah. Catatan prestasi ini berubah membaik antara lain karena Paket B
(setara SMP/MTs) masuk dan diterima pesantren dan madrasah diniyah, pelaksanaan
program bantuan BOS di sekolah dan madrasah, serta kepercayaan terhadap
sekolah/madrasah yang meningkat. Berbeda dengan jaman sebelum otonomi, program
pendidikan di daerah ini sekarang lebih dipercaya tidak akan "melupakan
agama di sekolah" karena banyak diantara eksekutif dan legislatif di
daerah berasal dari kalangan pesantren sendiri. Di samping itu, kepercayaan
pada jalur (trajectory) "pesantren-SD-kerja wiraswasta-kaya" telah
melemah akibat merosotnya perdagangan kayu dan pelayaran yang selama ini
diandalkan, sementara di pihak lain, muncul ekspektasi di masyarakat bahwa
kesempatan kerja yang akan terbuka akibat relokasi industri dari sekitar
Surabaya ke Bangkalan kelak akan lebih menerima lulusan sekolah/madrasah
daripada lulusan pesantren. Catatan prestasi APK diharapkan akan lebih baik ke
depan j ika birokrasi daerah dapat mengakhiri diskriminasi dengan menempatkan
secara serius pesantren umumnya dan madrasah khususnya sebagai mitra dalam
upaya penuntasan.
Penulis: Makmuri Sukarno
Kode Jurnal: jpsosiologidd130504
Artikel Terkait :
Jp Sosiologi dd 2013
- KEHIDUPAN WARIA DI JORONG MANDIANGIN, KECAMATAN KINALI, KABUPATEN PASAMAN BARAT
- PANDANGAN RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) TERHADAP PELAKSANAAN DANA BERGULIR PNPM-MP DI KELURAHAN BALAI GADANG, KOTA PADANG
- DAMPAK SOSIAL EKONOMI OBJEK WISATA THE UNIQUE PARK WATERBOOM DI KOTA SAWAHLUNTO
- MOTIVASI DAN STRATEGI KELUARGA MISKIN NAGARI TALU, KAB. PASAMAN BARAT MELANJUTKAN PENDIDIKAN ANAK KE PERGURUAN TINGGI
- FUNGSI KOPERASI SERBA USAHA EKONOMI DESA (KSU-ED) TERHADAP MASYARAKAT NAGARI TABEK TALANG ABUNGO, KABUPATEN SOLOK
- DIAMIKA PEREMPUAN PEDAGANG MAKANAN DI SICINCIN
- DARI PETANI KE PENAMBANG: Perubahan Sosial Ekonomi Di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kabupaten Sijunjung
- STRATEGI MASYARAKAT MULTIKULTURAL PASAMAN BARAT MENGHINDARI KONFLIK
- KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA KAMANAKAN MALAKOK VS NINIAK MAMAK SUKU TOBO DI NAGARI PADANG LAWEH, KEC. KOTO VII, KAB. SIJUNJUNG
- KONFLIK SOPIR PO. MITRA KENCANA VS PENGEMUDI BETOR DI AIR BANGIS, KAB. PASAMAN BARAT
- JULO-JULO TANI BURUH PEREMPUAN JORONG PATAMUAN, NAGARI TALU KECAMATAN TALAMU KAB. PASAMAN BARAT
- PERAN PERANTAU TERHADAP PEMBANGUNAN DI JORONG GALOGANDANG, NAGARI III KOTO KEC. RAMBATAN KAB. TANAH DATAR
- REKONSILIASI MASYARAKAT PASCA KONFLIK
- PERUBAHAN SOSIAL PADA KOMUNITAS PEMULUNG DI TPAS ANTANG TAMANGAPA KOTA MAKASSAR
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
- HARMONI DAN DISHARMONI SOSIAL ETNIS DI PERKOTAAN
- POWERFUL EFFORT OF THE COAST COMMUNITY THROUGH GENDER APPROACH
- PEMBANGUNAN GENDER DAN BENTURAN TRADISI
- BUDAYA TIONGHOA DI MAKASSAR, CROSS CULTURE YANG BELUM TUNTAS
- STRATEGI NAFKAH (LIVELIHOOD) MASYARAKAT PESISIR BERBASIS MODAL SOSIAL
- Modal Sosial Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan secara Mandiri pada Desa Nelayan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
- Menjajaki Kode Etik Penelitian Sosiologi
- PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT - Studi Kasus Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Makassar
- Strategi Kelangsungan Hidup Janda Cerai Gugat di Kota Makassar
- Penanggulangan Kemiskinan yang Berkelanjutan