PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT - Studi Kasus Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Makassar

Edit
Abstract: Perubahan paradigma pemerintahan dari government ke governance memerlukan redefinisi peran negara dan masyarakat dalam pembangunan terutama dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pendekatan partisipatoris yang mempertemukan gagasan mikro yang kontekstual dan bersifat bottom up dengan gagasan makro yang bersifat top down. Posisi Kelembagaan Lokal seperti LPM sangat strategis dalam membangun pendekatan itu yang mempertemukan gagasan yag bersifat button up dan top down. Hanya disadari bahwa peran LPM yang strategis dalam menumbuhkan partsisipasi masyarakat masih terbatas jangkauannya, dan hanya menyangkut fasilitasi aspek perbaikan fisik lingkungan. Dengan peran seperti itu, menjadikan institusi LPM kurang berkembang dan tidak mendapatkan respon yang posistif dari pihak masyarakat. Hambatan institusional, dimana LPM bukan lembaga yang diprakarsai pembentukannya oleh masyarakat seringkali menjadi hambatan internal, sehingga eksistensinya lebih pada perpanjangan tangan pemerintah, dan bukan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan masyarakat, sebagaimana lembaga masyarakat lainnya (civil society) yang mengedepankan participatory.
Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, pendekatan partcipatory, keberdayaan
Penulis: Anwar Sulili Sulili, Buchari Mengge Mengge
Kode Jurnal: jpsosiologidd130529

Artikel Terkait :

Jp Sosiologi dd 2013