PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT - Studi Kasus Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Makassar
Abstract: Perubahan paradigma
pemerintahan dari government ke governance memerlukan redefinisi peran negara
dan masyarakat dalam pembangunan terutama dalam memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pendekatan
partisipatoris yang mempertemukan gagasan mikro yang kontekstual dan bersifat
bottom up dengan gagasan makro yang bersifat top down. Posisi Kelembagaan Lokal
seperti LPM sangat strategis dalam membangun pendekatan itu yang mempertemukan gagasan
yag bersifat button up dan top down. Hanya disadari bahwa peran LPM yang
strategis dalam menumbuhkan partsisipasi masyarakat masih terbatas
jangkauannya, dan hanya menyangkut fasilitasi aspek perbaikan fisik lingkungan.
Dengan peran seperti itu, menjadikan institusi LPM kurang berkembang dan tidak mendapatkan
respon yang posistif dari pihak masyarakat. Hambatan institusional, dimana LPM
bukan lembaga yang diprakarsai pembentukannya oleh masyarakat seringkali
menjadi hambatan internal, sehingga eksistensinya lebih pada perpanjangan
tangan pemerintah, dan bukan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan masyarakat,
sebagaimana lembaga masyarakat lainnya (civil society) yang mengedepankan participatory.
Penulis: Anwar Sulili Sulili,
Buchari Mengge Mengge
Kode Jurnal: jpsosiologidd130529
