POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Abstrak: Tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar, berbarengan dengan semakin banyaknya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dana perimbangan jumlahnya relatif memadai dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, walaupun begitu pemerintah daerah diharuskan lebih kreatif untuk menggali secara maksimal sumber pembiayaan daerah yang potensial, karena hal ini sangat membantu meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam penggunaan APBD.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dan pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh unit kerja atau dinas-dinas terkait.

Kata Kunci: PAD, Otonomi Daerah, Kabupaten Indramayu

Penulis: Irfan Khairul Umam

Kode Jurnal: jpantropologidd140148

Artikel Terkait :

Jp Antropologi dd 2014

• PERUBAHAN, KEBUDAYAAN, DAN AGAMA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI KEKUASAAN
• HUBUNGAN SEGITIGA ANTARA BIROKRAT PENGUSAHA DAN POLITIKUS PARTAI DEMOKRASI LIBRAL (JIMINTOO) DALAM PEMILIHAN UMUM DI JEPANG
• SISTEM POLA PEWARISAN TRADISI MALAMANG DI KOTA PADANG
• TRADISI HAROA PADA ETNIK MUNA : FENOMENA BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI ERA GLOBAL
• IDENTIFIKASI POLA SOSIO-KULTURAL NYEGARA GUNUNG DI BALI UTARA (DALAM PERSPEKTIF TRIHITA KARANA)
• PLURALITAS DAN HETEROGENITAS DALAM KONTEKS PEMBINAAN KESATUAN BANGSA
• KONSEPTUALISASI TEORI MASLAHAH
• PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN TERBUKA AKIBAT PUTUSAN PAILIT
• PENGELOLAAN DANA UMRAH BERBASIS INVESTASI
• ANALISIS KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI DALAM INVESTASI ASING DI INDONESIA
• INSTRUCTIONAL DESIGN IN TEACHING ENGLISH FOR LAW (A PROJECT BASED LEARNING INSTRUCTION IN ENGLISH II FOR LAW SCIENCE DEPARTMENT)
• MOTIVASI KERJA DALAM RANAH LOKALITAS TEKS SUCI
• PLAGIAT DAN PEMBAJAKAN KARYA CIPTA DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
• ASURANSI SYARIAH DAN GAGASAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG PERASURANSIAN
• UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
• ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PENGOBATAN ALTERNATIF DAN TRADISIONAL
• MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS SEBAGAI ALAT ETIKA KOMUNIKASI DALAM BISNIS ISLAM
• PENTINGNYA KEBERADAAN LPS BAGI NASABAH PENYIMPAN
• KHAZANAH SAINS DAN MATEMATIKA DALAM ISLAM
• PRAGMATISME PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA
• DAMPAK EKONOMI AKIBAT KEJAHATAN KORUPSI PASCA REGULASI OTONOMI DAERAH
• HUKUM PAJAK DAN IMPLEMENTASINYA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT
• AKSI BOIKOT PAJAK MENURUT HUKUM ISLAM
• KONSEP DASAR INVESTASI REKSADANA