EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERBITAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK SEMENTARA (KIPS) DI KECAMATAN DENPASAR BARAT
Abstract: KIPS merupakan
dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk pendatang di Kecamatan
Denpasar Barat, dalam pengurusan dan penerbitannya seharusnya tidak boleh
dikenakan biaya, namun kenyataannya masih terdapat pelanggaran, dan hal
tersebut telah menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yang
menekankan pada efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroprasi dalam
masyarakat. Pengurusan dan penerbitan KIPS di Kecamatan Denpasar Barat telah
berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, namun
dalam praktiknya masih terdapat kekurangan karena kurangnya sosialisasi serta
belum adanya revisi terhadap kebijakan yang mengatur mengenai KIPS.
Penulis: Ayu Putu Vivi
Viharani, I Nyoman Suyatna, Cokorda Dalem Dahana
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd160707
