IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI SMA NEGERI DAN SWASTA KOTA YOGYAKARTA
Abstrak: Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui
implementasi kebijakan tugas
tambahan guru sebagai
kepala sekolah, faktor yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan tugas tambahan
guru sebagai kepala sekolah dan
factor yang menghambat
kebijakan tugas tambahan
guru sebagai kepala
sekolah. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif
kualitatif. Subjek penelitian
adalah Kepala Sekolah,
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Bidang Pendidikan
Menengah, Pengawas SMA dan Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang diambil
secara purposive. Metode pengumpulan
data menggunakan wawancara
dan kajian dokumen.
Data yang diperoleh dianalisa melalui
reduksi data (data reduction),
penyajian data (data
display), dan penarikan kesimpulan atau
verifikasi (conclusion drawing
verification). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa:
(1) Implementasi kebijakan tugas
tambahan guru sebagai
kepala sekolah yang
berisi tentang proses
pengangkatan, pemerolehan
sertifikat, penilaian akseptabilitas, masa
tugas, mutasi dan
pemberhentian kepala sekolah
dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 28 Tahun 2010 baik dari pihak dinas pendidikan
maupun calon kepala
sekolah. (2) Tidak
terdapat perbedaan antara
SMA Negeri dengan
SMA Swasta dalam prosedur
proses implementasi kebijakan
tugas tambahan guru
sebagai kepala sekolah,
karena Permendiknas Nomor 28
Tahun 2010 ditujukan
untuk Guru PNS.
Yang berbeda hanya
dalam surat keputusan pengangkatan kepala
sekolah. (3) Faktor
yang mempengaruhi keberhasilan
tugas tambahan guru
sebagai kepala sekolah yaitu:
a) komunikasi antara
pihak dinas pendidikan
dengan guru yang
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, yang berupa
perincian tugas dan motivasi yang diberikan oleh pihak dinas kepada kepala
sekolah; b) Reaources (Sumber daya) yang berupa tingakat pendidikan calon
kepala sekolah dan pengalaman yang dimiliki oleh calon kepala sekolah; c)
Disposition (Tanggung Jawab) yang dimiliki oleh pihak dinas pendidikan dan
calon kepala sekolah, tanggung
jawab tersebut berupa
kewenangan masing-masing peran
dan gaya kepemimpinan;
d) Struktur birokrasi dalam
mengimplementasikan kebijakan
tugas tambahan guru
sebagai kepala sekolah.
Faktor yang menghambat kebijakan
tugas tambahan guru
sebagai kepala sekolah
adalah kurangnya pemahaman
tentang kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah dan kurang
dapat mengatur waktu antara mengajar sebagai guru dan memimpin sebagai kepala
sekolah.
Penulis: DHEVI AGUSTIN
MAHAYUNINGTYAS
Kode Jurnal: jppendidikandd143128
