IMPLEMENTASI PROGRAM SEGORO AMARTO DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DIKELURAHAN TEGALPANGGUNG YOGYAKARTA

Edit
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi program Segoro Amarto dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kelurahan Tegalpanggung Yogyakarta dan mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung proses implementasi kebijakan tersebut.
Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah anggota TKPK Kota Yogyakarta, TKPK Kelurahan Tegalpanggung, pengelola program dana bergulir, dan masyarakat. Instrumen peneliti adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun teknis analisis data yang digunakan melalui empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program Segoro Amarto belum berjalan dengan optimal. Implementasi mengalami kemunduran setelah pilot project 1 dan 2 dalam hal koordinasi yang dilakukan. Koordinasi sekarang mulai kurang intensif dilakukan. Koordinasi dilakukan oleh banyak pihak, TKPK Kota Yogyakarta kepada tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Tegalpanggung, TKPK Kelurahan, RW dan masyarakat sebagai implementor Segoro Amarto di Kelurahan Tegalpanggung. Sosialisasi sudah diupayakan melalui berbagai media akan tetapi masih kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Segoro Amaro dalam pelaksanaan Segoro Amarto sekarang ini. Sumber daya manusia dalam Segoro Amarto yaitu TKPK Kota Yogyakarta, dinas yang konsen terhadap masalah kemiskinan, TKPK Kelurahan, dan masyarakat Tegalpanggung. Implementor Segoro Amarto menjalankan tugas secara sukarela. Dana yang ada berasal dari dana stimulus Gubernur DIY yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola. Disposisi yang dimunculkan dalam kebijakan ini ada yang negatif dan positif. Disposisi positif yang muncul adalah demokratis dari implementor dimana masyarakat aktif dilibatkan dalam Segoro Amarto. Sedangkan disposisi negatif yang muncul adalah komitmen dari implementor, karena kurangnya ikatan yang kuat dan tidak adanya sanksi. SOP yang ada jelas akan tetapi kurang tegas karena tidak adanya sanksi bilamana terdapat hal-hal yang kurang tepat.
Kata Kunci: implementasi, Segoro Amarto
Penulis: ANNISA SARI UTAMI
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd131227

Artikel Terkait :

Jp Administrasi Negara dd 2013