MANAJEMEN PERUBAHAN PELAYANAN DARI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP MENJADI DINAS PERIJINAN DIKABUPATEN BANTUL
Abstrak: Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Manajemen Perubahan yang terjadi diKabupaten Bantul
yang dulunya UPTSA menjadi Dinas Perijinan yang mengiginkan banyaknya perubahan
untuk menambah kepuasan masyarakat serta menambah cepatnya proses perijinan di
Kabupaten Bantul.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian ini berlangsung selama satu bulan di kantor Dinas perizinan
Kabupaten Bantul Komplek ll Perkantoran Kab Bantul Jl Lingkar Timur Manding
Trirenggo Bantul. Informan penelitian ini adalah Ketua Dinas Perizinan,Kepala
Subag Pelayanan,Mantan Kepala UPTSA, Masyarakat yang mengurus perizinan
Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Triangulasi sumber dipilih
sebagai teknik keabsahan data. Teknik analisis yang digunakan meliputi reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.Penelitian ini
menunjukan bahwa Manajemen Perubahan pelayanan yang berada di Dinas Perizinan
Kabupaten Bantul yang dulunya UPTSA untuk mempercepat. Hasil penelitian oini dalam
proses serta kepuasan masyarakat Bantul tentang perizinan belum sesuai yang
diharapkan dikarenakan proses yang ada masih berbelit belit serta kepuasan
pelayanan pada masyarakat belum begitu puas sedangkan fasilitas di Dinas
Perijinan Kabupaten Bantul sudah sangat memadahi.
Penulis: Mohammad Anang
Sukmawan
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd161346

Artikel Terkait :
Jp Administrasi Negara dd 2016
- SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
- SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- PARTISIPASI MASYARAKAT KECAMATAN CANGKRINGAN DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM LETUSAN GUNUNG API MERAPI
- STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM PRODUK CARICA DI KABUPATEN WONOSOBO MELALUI PENDEKATAN OVOP
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SOROSUTAN
- PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- POLA KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN SLEMAN
- MANAJEMEN DESA TANGGUH BENCANA DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- MANAJEMEN BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
- IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL DI BALAI BESAR POM DIY
- PELAKSANAAN FUNGSI TERITORIAL TNI AD DALAM MENDUKUNG PROGRAM SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN MAGELANG
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA
- MANAJEMEN RETRIBUSI PARKIR OBYEK WISATA PANTAI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- PENERAPAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DI DINAS PARIWISATA DIY
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- EFEKTIVITAS REVITALISASI LAHAN BEKAS TAMBANG GALIAN C DI DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
- STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BATIK DI KOTA PEKALONGAN
- PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KONSERVASI MANGROVE DI DUSUN BAROS DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
- EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK KENDARAAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SLEMAN
- STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA UMBUL PONGGOK DI KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
- EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PRO INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
- STUDI IMPLEMENTASI PEDA KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
- PELAKSANAAN STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI KRISIS LAHAN PEMAKAMAN