PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Abstrak: Penelitian ini
bertujuan untuk memahami proses pelaksanaan kebijakanTambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Didalampenelitian ini juga memahami
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta upayauntuk mengatasinya.Desain
penelitian yang dipakai adalah metode penelitiandeskriptif kualitatif. Subjek
penelitian adalah Kepala Bidang PenatausahaanKepegawaian, Kepala Sub Bidang
Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, Kepala Sub Bidang Akuntabilitas
Aparatur, dan Staff Analis Kepegawaian BKD KotaYogyakarta. Instrumen penelitian
adalah peneliti dengan menggunakan alat bantupedoman wawancara dan perekam
suara. Teknik pengumpulan data menggunakanwawancara dan dokumentasi. Analisis
data penelitian menggunakan tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengujiankeabsahan data menggunakan teknik
triangulasi sumber.Berdasarkan hasil penelitiandijelaskan bahwa kebijakan
tambahan penghasilan bagi pegawai dilaksanakan oleh BKD Kota Yogyakarta bekerja
sama dengan SKPD/Unit Kerja lain di lingkupPemerintah Kota Yogyakarta.
Pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Pemerintah Kota
Yogyakarta belum dijalankan secara maksimal karena tujuan darikebijakan
tersebut belum sepenuhnya tercapai yakni untuk meningkatkan kinerja, disiplin,
dan semangat kerja pegawai. Penilaian kinerja menjadi kendala utama didalam
pelaksanaan kebijakan ini, penilaian kinerja pegawai yang hanya bersifat formalitas
membuat pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta tidak termotivasi denganpemberian
tambahan penghasilan.
Penulis: Achmad Guntur
Putratama
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd161347
Artikel Terkait :
Jp Administrasi Negara dd 2016
- SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
- SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- PARTISIPASI MASYARAKAT KECAMATAN CANGKRINGAN DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM LETUSAN GUNUNG API MERAPI
- STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM PRODUK CARICA DI KABUPATEN WONOSOBO MELALUI PENDEKATAN OVOP
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SOROSUTAN
- MANAJEMEN PERUBAHAN PELAYANAN DARI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP MENJADI DINAS PERIJINAN DIKABUPATEN BANTUL
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- POLA KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN SLEMAN
- MANAJEMEN DESA TANGGUH BENCANA DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- MANAJEMEN BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
- IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL DI BALAI BESAR POM DIY
- PELAKSANAAN FUNGSI TERITORIAL TNI AD DALAM MENDUKUNG PROGRAM SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN MAGELANG
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA
- MANAJEMEN RETRIBUSI PARKIR OBYEK WISATA PANTAI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- PENERAPAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DI DINAS PARIWISATA DIY
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- EFEKTIVITAS REVITALISASI LAHAN BEKAS TAMBANG GALIAN C DI DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
- STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BATIK DI KOTA PEKALONGAN
- PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KONSERVASI MANGROVE DI DUSUN BAROS DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
- EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK KENDARAAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SLEMAN
- STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA UMBUL PONGGOK DI KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
- EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PRO INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
- STUDI IMPLEMENTASI PEDA KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
- PELAKSANAAN STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI KRISIS LAHAN PEMAKAMAN