Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara
ABSTRACT: Services will be as
good as village government officials can play a direct role and be involved in providing
services to the public in accordance with the duties and functions, so that
people are satisfied with the services provided by the village government and
services expected to run optimally. This research is located in the village
Pitu Tobelo District of Central Halmahera north. The purpose of this study was
to determine and identify the role of village government apparatus in public services
and constraints in the public service. The method used in this research is
qualitative method. Informants were taken from various related elements, namely
the head of the village and the Irish village and community shop. This study
uses data collection techniques: interview, observation and documentation. The
steps in the analysis of the data is data reduction, data presentation and
conclusion. From the results of this study indicate Role of Government Agencies
in the village of Pitu in providing the service is still not optimal. Judging
from some of the constraints in the implementation of public services: Simplicity
procedures, clarity, completeness of facilities and infrastructure, discipline
politeness and friendliness, comfort. 4 indicator shows inferior services and
one indicator shows pretty good service. So overall it can be concluded that
the existing services in the village Pitu still not running optimally.
Penulis: Yeilan Stasia Aler,
Patar Rumapea, Martha Ogotan
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd160742

Artikel Terkait :
Jp Administrasi Negara dd 2016
- SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
- SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- PARTISIPASI MASYARAKAT KECAMATAN CANGKRINGAN DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM LETUSAN GUNUNG API MERAPI
- STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM PRODUK CARICA DI KABUPATEN WONOSOBO MELALUI PENDEKATAN OVOP
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SOROSUTAN
- PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- MANAJEMEN PERUBAHAN PELAYANAN DARI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP MENJADI DINAS PERIJINAN DIKABUPATEN BANTUL
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- POLA KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN SLEMAN
- MANAJEMEN DESA TANGGUH BENCANA DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- MANAJEMEN BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
- IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL DI BALAI BESAR POM DIY
- PELAKSANAAN FUNGSI TERITORIAL TNI AD DALAM MENDUKUNG PROGRAM SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN MAGELANG
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA
- MANAJEMEN RETRIBUSI PARKIR OBYEK WISATA PANTAI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- PENERAPAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DI DINAS PARIWISATA DIY
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- EFEKTIVITAS REVITALISASI LAHAN BEKAS TAMBANG GALIAN C DI DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
- STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BATIK DI KOTA PEKALONGAN
- PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KONSERVASI MANGROVE DI DUSUN BAROS DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
- EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK KENDARAAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SLEMAN
- STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA UMBUL PONGGOK DI KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
- EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PRO INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
- STUDI IMPLEMENTASI PEDA KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
- PELAKSANAAN STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI KRISIS LAHAN PEMAKAMAN