SUPERVISION OF CIVIL SOCIETY IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT VILLAGE kakara B.
Abstract: The village is a
social institution that was passed on from generation to generation by the
people. the new order of government is concerned homogenize the internal order
of the village is so diverse in this country. The government wants the village
as an instrument of development of effective and efficient. With the Law No. 6 of
2014 on the village, the village returned as part of the right of people, so
the presence of village autonomy, which the village organize independently of
government. From this, the village was given the authority to regulate and
manage their own household and are expected to manage the potential that exists
in villages both in the field of human resources, and natural resources, to
find out the surveillance society in the implementation of governmental tasks,
the researchers malakukan direct research with the number of informants as many
as 14 people.
Supervision is very important in a government, to encourage and
anticipate deviations will occur. In this study informant revealed that the
villagers have not been up correcting the results of the work done by the
village government, it is because the government never set up a room for
deliberation, so that what is done by the village government in particular on
the budget the village fund managed by the government does not know then how
the budget has been realized by building rural infrastructure, and the rest of
the village community fund budget management never know, because the government
is not accountable for the village community. In other words, the government
should better evaluate the performance and the need to implement corrective
actions so that the results of the work in accordance with the plan.
Penulis: Kari Hendrik Romony,
Arie Junus Rorong, Salmin Dengo
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd160736

Artikel Terkait :
Jp Administrasi Negara dd 2016
- SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
- SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- PARTISIPASI MASYARAKAT KECAMATAN CANGKRINGAN DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM LETUSAN GUNUNG API MERAPI
- STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM PRODUK CARICA DI KABUPATEN WONOSOBO MELALUI PENDEKATAN OVOP
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SOROSUTAN
- PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- MANAJEMEN PERUBAHAN PELAYANAN DARI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP MENJADI DINAS PERIJINAN DIKABUPATEN BANTUL
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- POLA KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN SLEMAN
- MANAJEMEN DESA TANGGUH BENCANA DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- MANAJEMEN BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
- IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL DI BALAI BESAR POM DIY
- PELAKSANAAN FUNGSI TERITORIAL TNI AD DALAM MENDUKUNG PROGRAM SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN MAGELANG
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA
- MANAJEMEN RETRIBUSI PARKIR OBYEK WISATA PANTAI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- PENERAPAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DI DINAS PARIWISATA DIY
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- EFEKTIVITAS REVITALISASI LAHAN BEKAS TAMBANG GALIAN C DI DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
- STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BATIK DI KOTA PEKALONGAN
- PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KONSERVASI MANGROVE DI DUSUN BAROS DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
- EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK KENDARAAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SLEMAN
- STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA UMBUL PONGGOK DI KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
- EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PRO INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
- STUDI IMPLEMENTASI PEDA KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
- PELAKSANAAN STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI KRISIS LAHAN PEMAKAMAN