Analisis Kondisi Digital Poverty di Indonesia
ABSTRAK: Kebijakan pembangunan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus memperhatikan tidak hanya
pengembangan pasar (pro-growth policy), tetapi juga kebijakan yang pro-poor.
Barrantes (2007) telah mendefinisikan keterbatasan akses dan penggunaan ICT sebagai digital poverty yang meliputi tidak
hanya dimensi ekonomi, tetapi juga kemampuan literasi TIK. Empat kategori
kemiskinan digital seperti leveling yaitu extremely digitally poor, digitally
poor, connected dan digitally “wealthy”. Penelitian ini fokus pada masalah yang
terjadi di Indonesia dengan memetakan dan menganalisis kondisi digital poverty.
Hasil penelitian akan berguna untuk mempertajam
kebijakan pro-poor di sektor ICT seperti salah satunya adalah kebijakan
layanan telekomunikasi universal. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari
Survei Indikator ICT untuk Rumah Tangga dan Individu yang dilakukan dalam 3
tahun terakhir yaitu 2014, 2015 dan 2016, dan juga dilengkapi dengan data
Potensi Desa (Podes) tahun 2014, maka penelitian ini menemukan bahwa terjadi
peningkatan baik dari digitally “wealthy” dan extremely digitally poor.
Pembangunan TIK telah mendorong pemanfaatan internet untuk aktivitas e-commerce
dan interaksi layanan e-government dan e-business, namun disisi lain terdapat
potensi digital exclusion untuk individu yang dalam kondisi kemiskinan digital
yang ekstrim. Penelitian ini juga menemukan bahwa selain faktor ekonomi, faktor
kondisi SDM rumah tangga dan kondisi supply ICT dan listrik juga ikut
berpengaruh terhadap kemiskinan digital. Bahkan dari ketiga faktor tersebut,
kondisi SDM adalah faktor yang paling berpengaruh.
Penulis: Anton Susanto
Kode Jurnal: jptinformatikadd160984
