PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR BERORIENTASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MELALUI PENGUATAN KOORDINASI FUNGSIONAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) (Studi Kasus di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)

Edit
ABSTRAK: Pembangunan wilayah pesisir dan perbatasan memiliki banyak tantangan dan permasalahan,diantaranya adalah ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Rendahnya nilai akuntabilitaskinerja pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah salahsatunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penguatan koordinasi fungsional terhadapRKPD yang berorientasi pada percepatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitianini dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2016. Lokasi penelitian di Kabupaten Sambas yang merupakanwilayah pesisir dan perbatasan dengan potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan angket sebagai alat bantu pengumpulan data. Informan dipilih secara purposive sampling sebanyak 42 orangpejabat struktural lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sambas. Data kualitatifdianalisis secara deskriptif dan data yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan pendekatan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Sambas fluktuatif dalam periode 2010 – 2015, namun secara agregat mengalami peningkatan. Penurunan tingkat kesejahteraandicerminkan oleh nilai IPM berkorelasi dengan penurunan laju pertumbuhan nilai Produk DomestikRegional Bruto (PDRB) per kapita. Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan terus meningkatyang menandakan bahwa sub sektor perikanan lebih stabil dan dapat diandalkan sebagai sub sector unggulan. Hasil analisis penguatan koordinasi fungsional RKPD menunjukkan bahwa koordinasi lingkupSKPD di Kabupaten Sambas sudah memiliki kinerja yang baik, yaitu dengan rata-rata nilai skor secarakeseluruhan adalah 2,32 (77,21%) dan masuk ke dalam klasifkasi “kuat”. Kinerja yang baik ini dapat menjadi modal utama dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas sebagai wilayah pesisir dan perbatasan sehingga dapat menjadikan Kabupaten Sambas sebagai salah satu wilayah perbatasan yang berkembang.
Kata Kunci: RKPD,koordinasi fungsional, pesisir, IPM
Penulis: Suwarli dan Maulana Firdaus
Kode Jurnal: jpperikanandd170298

Artikel Terkait :

Jp Perikanan dd 2017