Audit Mutu Layanan Rujukan Primer Guna Mengurangi Jumlah Rujukan ke Layanan Sekunder. Studi Kasus pada Provinsi DKI Jakarta
ABSTRAK: Kendali biaya
merupakan suatu hal yang sensitif di era Jaminan Kesehatan Nasional saat ini,
banyak yang beranggapan bahwa kendali biaya berarti menurunkan mutu pelayanan
atau jasa medis untuk staf fungsional. Padahal salah satu bentuk dari kendali
biaya adalah optimalisasi peran dokter primer dengan menurunkan angka rujukan
yang tidak perlu dari puskesmas.
Metode: Audit dilakukan secara restrospektif, kami mengambil sampel
sebanyak 1025 rekam medis pasien yang di rujuk dari 15 puskesmas di Provinsi
DKI Jakarta selama periode Januari hingga Juni 2014. Audit rekam medis
dilakukan untuk melihat aspek kelengkapan, ketepatan, serta mutu rujukan
terutama pada empat kasus khusus yakni Diabetes Melitus, Pre Eklamsia,
Hipertensi dan Demam Dengue. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada tingginya
angka rujukan disertai dengan rendahnya kualitas rujukan pada empat kasus
tersebut (60,2%). Hasil audit kemudian dijadikan acuan guna penyusunan sistem
rujukan efektif yang terdiri dari manual rujukan, perbaikan form rujukan serta
pedoman rujukan primer pada empat kasus.
Hasil: Pasien yang dirujuk berusia antara 0 hingga 87 tahun (mean ± SD,
46.78 ± 19.15) dengan rentang usia terbesar adalah 60 hingga 70 tahun sebanyak
25,9%, laki-laki 43,2% dan perempuan 56,8%, dengan jaminan kesehatan terbanyak
merupakan pengguna kartu BPJS PBI sebanyak 54,5%. Hasil audit menunjukkan bahwa
hanya terdapat 69.5% (SD ± 13.26) kasus rujukan yang berkualitas dari 15
puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Pasca adanya implementasi, hasil re-audit
menunjukkan peningkatan signifikan kualitas rujukan menjadi 83.4% (SD ± 13.67,
P<0.05), baik dari segi kelengkapan, ketepatannya maupun mutunya.
Kesimpulan: Inovasi untuk meningkatkan kualitas sistem rujukan memerlukan
dukungan dari berbagai stakeholder. Penggantian form rujukan memerlukan
persetujuan dari BPJS karena fungsinya tidak hanya sebagai kelengkapan
administrasi tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara dokter umum dengan
spesialis di rumah sakit. Saat ini beberapa komponen dalam form masih kurang
lengkap. Perbaikan pedoman rujukan bagi 155 kasus yang dapat ditangani di
puskesmas perlu disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dengan berbagai perbaikan
tersebut, kendali biaya di era jaminan kesehatan saat ini dapat tercapai dengan
mengoptimalkan fungsi dokter di layanan primer.
Kata Kunci: Rujukan dan
Konsultasi, Gate keeper, Jaminan Kualitas
Penulis: Muhammad Hardhantyo
Kode Jurnal: jpkesmasdd160604

Artikel Terkait :
Jp Kesmas dd 2016
- Pengembangan Model Pencegahan Resiko Tinggi Kehamilan dan Persalinan yang Terencanadan Antisipatif (REGITA)
- Evaluasi Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Pendukung ASI di Desa Mekargalih dan Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- Gambaran Pelaksanaan Program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Era JKN Daerah Perbatasan di Puskesmas Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara
- Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Ibu Balita untuk Menimbang Balita ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Panjang Bandar Lampung Tahun 2010
- Pembiayaan Kesehatan dan Efektifitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kalimantan Timur
- Dampak Keterlibatan BAPPEDA dalam Rangka Pengembangan Kapasitas SKPD Lintas Sektor bagi Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua
- Prevalensi Rasio Pelayanan Kesehatan Maternal dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di ERAJKN/KIS di Indonesia
- Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pencapaian Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional se Provinsi Bengkulu
- Analisis Efisiensi Teknis Dana Kapitasi Puskesmas di Kabupaten Sleman Menggunakan Data Envelopment Analysis
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia)
- Implementasi Kebijakan JKN oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas
- Kajian Literature: Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia
- Analisis Pola Pemanfaatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Era Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta Non PBI Mandiri Di Wilayah Perdesaan Kabupaten Banyumas
- Kajian Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Lintas Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat) Tahun 2014
- Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No.28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan
- Determinan Pilihan Naik Kelas Perawatan Rumah Sakit dari Kelas I ke Kelas VIP
- Perancangan Sistem Penilaian Kinerja 360º Berdasarkan Metode Kompetensi Spencer Bagian Medis di Rasyidamedan
- Penyakit-Penyakit di Bidang Psikiatri yang Harus Dituntaskan di Puskesmas
- Analisis Keefektifan Kebijakan Pictorial Health Warning pada Kemasan Rokok dalam Menurunkan Perilaku Merokok Siswa Smk se Kabupaten Jember
- Faktor yang Berhubungan dengan Implementasi Keselamatan Pasien Di RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2015
- Indeks massa tubuh dan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada pelajar SMA
- Status ketersediaan makanan dan status gizi ibu sebagai faktor risiko kegemukan pada anak prasekolah
- Asupan protein, kalsium dan fosfor pada anak stunting dan tidak stunting usia 24-59 bulan
- Pola konsumsi pangan dan tingkat ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Kampar Provinsi Riau