Gambaran Pelaksanaan Program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Era JKN Daerah Perbatasan di Puskesmas Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara

Edit

ABSTRAK: Tujuan ke lima Milenium Development Goal’s (MDGs) adalah untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 75% pada tahun 2015. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan pendekatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas kepada masyarakat melalui Making Pregnancy Safer (MPS) dengan salah satu pesan kuncinya yaitu setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil. Propinsi Nusa Tenggara Timur mencanangkan Revolusi KIA melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 42/2009. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Timor Tengah Utara Tahun 2013, Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013 sebanyak 4.805 atau 79,5%, Pencapaian ini menurun dibanding dengan keadaan tahun 2012 (91,5%). Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2014 (semester I) 36, 10% dari target 87% (Cakupan SPM
Dinkes TTU 2014). Sejak tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah Indonesia mencanangkan Universal Health Coverage/jaminan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Tujuan: penelitian ini bertujuan mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 42/2009 Tentang Revolusi KIA dan Perpres No. 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan .
Metode: Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif dan rancangan case study, dengan berusaha mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi cakup- an persalinan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) menggunakan panduan wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan telaah dokumen. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan open code.
Hasil: Beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di di daerah perbatasan Kabupaten TTU di antaranya 1) Komunikasi yang dibangun baik oleh BPJS dan dinas kesehatan setempat sangat kurang dan hanya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal ini mengakibatkan masyarakat/ pelaksana kebijakan di tingkat puskesmas belum memahami tentang pelaksanaan JKN sehing- ga pelaksana kebijakan belum konsisten dalam pemberian pelayanan misalnya bidan masih melakukan tindakan di luar kewenangannya tanpa didampingi dokter, dan adanya iur biaya yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. 2) Selain itu faktor sumber daya seperti SDM kesehatan masih sangat ku- rang dimana untuk tenaga bidan hanya terdapat 4 orang di puskesmas induk dan dari 9 desa/keluraha, satu desa belum memiliki bidan desa. Sarana prasarana/fasiltas pada Puskes- mas Ponu masih sangat kurang di antaranya gedung puskes- mas terlihat sdh cukup tua, peralatan persalinan hanya terdapat dua set namun tidak lengkap, belum memiliki incubator, suction dan oksigen dan mobil ambulans untuk rujukan buatan tahun 2003 dan tidak layak pakai.
Kesimpulan: Pelaksanaan program persalinan era JKN pada daerah perbatasan sangat memprihatikan. Kurangnya sosiali- sasi dan kurangnya fasilitas seperti gedung, peralatan persalin- an, obat dan perbekalan kesehatan serta SDM kesehatan mengakibatkan pelayanan persalinan pada daerah perbatasan sangat buruk.
Kata kunci: Persalinan, Tenaga Kesehatan, Sarana Prasarana, Komunikasi, JKN
Penulis: Robertus Tjeunfin
Kode Jurnal: jpkesmasdd160622

Artikel Terkait :

Jp Kesmas dd 2016