Gambaran Pelaksanaan Program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Era JKN Daerah Perbatasan di Puskesmas Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara
ABSTRAK: Tujuan ke lima
Milenium Development Goal’s (MDGs) adalah untuk mengurangi Angka Kematian Ibu
(AKI) sebesar 75% pada tahun 2015. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah
Indonesia melalui Departemen Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan pendekatan
pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas kepada masyarakat
melalui Making Pregnancy Safer (MPS) dengan salah satu pesan kuncinya yaitu
setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil. Propinsi Nusa
Tenggara Timur mencanangkan Revolusi KIA melalui Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur No. 42/2009. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Timor Tengah
Utara Tahun 2013, Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada
tahun 2013 sebanyak 4.805 atau 79,5%, Pencapaian ini menurun dibanding dengan
keadaan tahun 2012 (91,5%). Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2014
(semester I) 36, 10% dari target 87% (Cakupan SPM
Dinkes TTU 2014). Sejak tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah Indonesia mencanangkan
Universal Health Coverage/jaminan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat
Indonesia.
Tujuan: penelitian ini bertujuan mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan
Gubernur No. 42/2009 Tentang Revolusi KIA dan Perpres No. 12/2013 Tentang
Jaminan Kesehatan .
Metode: Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan
kualitatif dan rancangan case study, dengan berusaha mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi cakup- an persalinan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis
data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh melalui hasil
wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) menggunakan panduan
wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan telaah
dokumen. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan open code.
Hasil: Beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan persalinan oleh tenaga
kesehatan di di daerah perbatasan Kabupaten TTU di antaranya 1) Komunikasi yang
dibangun baik oleh BPJS dan dinas kesehatan setempat sangat kurang dan hanya
melibatkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal ini mengakibatkan
masyarakat/ pelaksana kebijakan di tingkat puskesmas belum memahami tentang
pelaksanaan JKN sehing- ga pelaksana kebijakan belum konsisten dalam pemberian
pelayanan misalnya bidan masih melakukan tindakan di luar kewenangannya tanpa
didampingi dokter, dan adanya iur biaya yang melebihi ketentuan yang telah
ditetapkan. 2) Selain itu faktor sumber daya seperti SDM kesehatan masih sangat
ku- rang dimana untuk tenaga bidan hanya terdapat 4 orang di puskesmas induk
dan dari 9 desa/keluraha, satu desa belum memiliki bidan desa. Sarana
prasarana/fasiltas pada Puskes- mas Ponu masih sangat kurang di antaranya
gedung puskes- mas terlihat sdh cukup tua, peralatan persalinan hanya terdapat
dua set namun tidak lengkap, belum memiliki incubator, suction dan oksigen dan
mobil ambulans untuk rujukan buatan tahun 2003 dan tidak layak pakai.
Kesimpulan: Pelaksanaan program persalinan era JKN pada daerah perbatasan
sangat memprihatikan. Kurangnya sosiali- sasi dan kurangnya fasilitas seperti
gedung, peralatan persalin- an, obat dan perbekalan kesehatan serta SDM
kesehatan mengakibatkan pelayanan persalinan pada daerah perbatasan sangat
buruk.
Kata kunci: Persalinan, Tenaga
Kesehatan, Sarana Prasarana, Komunikasi, JKN
Penulis: Robertus Tjeunfin
Kode Jurnal: jpkesmasdd160622
