Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia)

ABSTRAK: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 2014. BPJS Kesehatan (badan yang ditunjuk sebagai penyelenggara JKN)dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) menghadapi tantangan dan hambatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta JKN. Salah satu tantangannya adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sebagai model pembayaran FKTP. Monitoring dan evaluasi penyelenggaran dana kapitasi menjadi penting untuk meningkatkan capaian jaminan kesehatan semesta melalui program JKN.

Tujuan: Menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi di FKTP, termasuk kendala dan alternatif solusi dalam penyelenggaraan JKN.

Metode: Studi deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sampel 384 FKTP di 7 regional dan 20 kabupaten/ kota dipilih secara acak. Data primer dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dan FGD dengan kuesioner terstan- dar. Data sekunder terkait dana kapitasi dan pelayanan kese- hatan (2014 – pertengahan 2015) dikumpulkan dari FKTP dan BPJS Kesehatan. Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan tematik sementara data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk menunjukkan tren dana kapitasi dan utilisasi pelayanan kesehatan di FKTP.

Hasil: Meski peningkatan penerimaan dari dana kapitasi ditemukan di sebagian besar FKTP, namun tingginya utilisasi pasien cenderung menurunkan kapitasi aktual di FKTP. Temuan tersebut terutama dialami dokter praktek perorangan dan klinik pratama. Analisis kuantitatif juga menunjukkan sebagian besar FKTP swasta mengalami defisit. Sebagian besar Puskesmas menggunakan SK Bupati/ Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi. Namun, banyak kebijakan dari Perda yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan Pusat, terutama karena perubahan kebijakan yang cepat di tingkat Pusat. Kondisi ini menyebabkan kebingungan bagi FKTP dalam mengelola dan memanfaatkan dana kapitasi. Sebagai satu-satunya pembayar, BPJS Kesehatan dianggap belum terlalu terlibat dalam perencanaan dan penganggaran dana kapitasi di daerah. Hal ini kurang kondusif dalam mendukung monitoring dan evaluasi penggunaan dana kapitasi.

Kesimpulan: Untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan dan keberlanjutan FKTP sebagai penyedia layanan, dana kapitasi sebaiknya ditingkatkan. Perda juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan JKN dengan menerbitkan pedoman yang jelas dan mengikuti kebijakan Pusat terkait bagaimana FKTP sebaiknya merencanakan dan mengelola dana kapitasi. Monitoring dan evaluasi kapitasi secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan ketercapaian sasaran program JKN di tingkat pelayanan primer.

Kata Kunci: dana kapitasi, pengelolaan, pemanfaatan

Penulis: M. Faozi Kurniawan

Kode Jurnal: jpkesmasdd160615

Artikel Terkait :

Jp Kesmas dd 2016

• Pengembangan Model Pencegahan Resiko Tinggi Kehamilan dan Persalinan yang Terencanadan Antisipatif (REGITA)
• Evaluasi Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Pendukung ASI di Desa Mekargalih dan Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
• Gambaran Pelaksanaan Program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Era JKN Daerah Perbatasan di Puskesmas Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara
• Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Ibu Balita untuk Menimbang Balita ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Panjang Bandar Lampung Tahun 2010
• Pembiayaan Kesehatan dan Efektifitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kalimantan Timur
• Dampak Keterlibatan BAPPEDA dalam Rangka Pengembangan Kapasitas SKPD Lintas Sektor bagi Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua
• Prevalensi Rasio Pelayanan Kesehatan Maternal dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di ERAJKN/KIS di Indonesia
• Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pencapaian Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional se Provinsi Bengkulu
• Analisis Efisiensi Teknis Dana Kapitasi Puskesmas di Kabupaten Sleman Menggunakan Data Envelopment Analysis
• Implementasi Kebijakan JKN oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas
• Kajian Literature: Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia
• Analisis Pola Pemanfaatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Era Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta Non PBI Mandiri Di Wilayah Perdesaan Kabupaten Banyumas
• Kajian Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Lintas Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat) Tahun 2014
• Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No.28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan
• Determinan Pilihan Naik Kelas Perawatan Rumah Sakit dari Kelas I ke Kelas VIP
• Perancangan Sistem Penilaian Kinerja 360º Berdasarkan Metode Kompetensi Spencer Bagian Medis di Rasyidamedan
• Penyakit-Penyakit di Bidang Psikiatri yang Harus Dituntaskan di Puskesmas
• Analisis Keefektifan Kebijakan Pictorial Health Warning pada Kemasan Rokok dalam Menurunkan Perilaku Merokok Siswa Smk se Kabupaten Jember
• Faktor yang Berhubungan dengan Implementasi Keselamatan Pasien Di RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2015
• Audit Mutu Layanan Rujukan Primer Guna Mengurangi Jumlah Rujukan ke Layanan Sekunder. Studi Kasus pada Provinsi DKI Jakarta
• Indeks massa tubuh dan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada pelajar SMA
• Status ketersediaan makanan dan status gizi ibu sebagai faktor risiko kegemukan pada anak prasekolah
• Asupan protein, kalsium dan fosfor pada anak stunting dan tidak stunting usia 24-59 bulan
• Pola konsumsi pangan dan tingkat ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Kampar Provinsi Riau