KEMAMPUAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS DALAM MENGAKOMODASI IMPLEMENTASI FUNGSI PUSKESMAS
Abstract: Setelah
pemberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional, puskesmas dianggap semakin berat
menjalankan fungsi kuratif daripada preventif. Implementasi fungsi puskesmas
sudah seharusnya dapat dikendalikan melalui sebuah instrumen Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP) yang mampu mengakomodasi fungsi puskesmas secara seimbang.
Penelitian ini menganalisis kemampuan instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas
dalam mengakomodasi implementasi fungsi puskesmas. Implementasi fungsi
puskesmas dianalisis melalui studi dokumen kebijakan yang mengatur fungsi
puskesmas. Nominal Group Technique (NGT) dengan kepala puskesmas di Kota
Surabaya dilakukan untuk menyimpulkan akomodasi setiap fungsi puskesmas pada
setiap komponen penilaian yang digunakan dalam instrumen PKP. Ada tiga aspek
yang dinilai dalam PKP, yakni aspek pelayanan kesehatan (wajib dan
pengembangan), pelaksanaan manajemen puskesmas, dan mutu pelayanan kesehatan.
PKP untuk program wajib dan pengembangan puskesmas lebih menilai fungsi
puskesmas sebagai pelayanan kesehatan masyarakat. Komponen penilaian untuk mutu
pelayanan kesehatan dan kegiatan manajemen puskesmas justru lebih banyak
menilai mutu fungsi pelayanan kesehatan perorangan. Fungsi puskesmas sebagai
pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan merupakan fungsi yang paling
jarang dinilai sebagai kinerja puskesmas. Penelitian ini menunjukkan bahwa
instrumen PKP yang selama ini digunakan belum mampu mengakomodasi implementasi
fungsi puskesmas secara seimbang.
Keywords: Fungsi puskesmas,
penilaian kinerja puskesmas, implementasi
Penulis: Nuzulul Putri, Ernawaty,
Thinni Nurul R, Hario Megatsari
Kode Jurnal: jpkesmasdd170276
