Persepsi Bidan Praktek Mandiri terhadap Paket Persalinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Keberlanjutan Kerjasama menjadi Provider dalam Jejaring Dokter Keluarga di Kota Bengkulu
ABSTRAK: Kematian ibu sebagai
masalah kesehatan masyarakat global dan mendesak untuk segera ditanggulangi
melalui peluncuran program Safe Motherhood. Resolusi PBB pada cakupan kesehatan
universal (Universal Health Coverage) pada bulan desember 2012, yang menggaris
bawahi bahwa UHC merupakan resolusi yang penting dan mendesak pada semua negara
untuk mengembangkan system kesehatan dengan akses yang adil dan biaya yang
terjangkau. Hal ini merupakan salah satu program untuk menurunkan AKI dan AKB.
Berdasarkan penelitian di tiga Negara yaitu Burkina Faso, Ghana dan Tanzania
juga memiliki upaya yang kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan
bayi (MNH) Selain itu ketiga negara tersebut juga berjuang untuk meningkatkan
kinerja dan motivasi para provider. Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang standar pelayanan kesehatan, mewajibkan
para bidan bekerjasama dengan BPJS melalui jejaring dokter keluarga yang telah
ditunjuk untuk membuat kesepakatan sebagai salah satu tujuan pemerintah untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA).
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan
fenomenologi,. Pengambilan data dilaksanakan dengan metode wawancara mendalam
secara langsung menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, dan pertanyaan
terbuka kepada para bidan praktek mandiri sebagai unit analisis. Sampel atau
informan di ambil sampai dengan saturasi tertentu atau telah mencapai kecukupan
hingga tidak ada lagi data yang perlu digali. Sebagai triangulasi yang dipilih
antara lain ketua IBI, Bidan Koordinator/verifikator dasar dan Dokter keluarga.
Hasil: Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para bidan memiliki
persepsi yang buruk terhadap paket persalinan BPJS saat ini. Meskipun jumlah
paketnya lebih besar dari Jampersal, namun tidak semua paket bisa diklaimkan.
Penyebabnya antara lain yaitu mekanisme klaim yang dibuat perpaket, prosedur
klaimnya rumit dan proses pencairannya lama serta rendahnya tarif persalinan.
Sehingga motivasi Bidan Praktek Mandiri (BPM) didalam kerjasama dengan BPJS
saat ini relatif kurang. Fenomena yang peneliti temukan yaitu ada beberapa
bidan yang meskipun masih terikat kerjasama dengan BPJS tetapi tidak melayani
pasien persalinan dengan BPJS. Hal ini terkait dengan rumitnya prosedur paket
persalinan BPJS sehingga bidan enggan untuk mengklaim ke BPJS. Fenomena lainnya
yaitu para BPM ingin bisa langsung bekerjasama dengan BPJS tanpa melalui
jejaring dokter keluarga. Hal ini akibat kurangnya sosialisasi dari BPJS untuk
program penguatan layanan primer yang saat ini sedang dicanangkan oleh
pemerintah.
Kesimpulan: Persepsi Bidan Praktek Mandiri terhadap paket persalinan BPJS
masih buruk. Untuk keberlanjutan menjadi provider di dalam jejaring dokter
keluarga para BPM masih ingin tetap melanjutkan namun dengan harapan agar
mekanisme paket persalinan tidak di buat perpaket dan ada peningkatan tarif
persalinan antara 800 ribu sampai 1.5 juta rupiah.
Kata Kunci: Persepsi, Bidan
Praktek Mandiri, Paket Persalinan, BPJS
Penulis: Siti Solekah
Kode Jurnal: jpkesmasdd170558

Artikel Terkait :
Jp Kesmas dd 2017
- Analisis Besaran dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan terhadap Pengendalian Rujukan di Puskesmas Kota Bengkulu
- Implementasi Kebijakan Remunerasi di Rumah Sakit Pemerintah
- Pelaksanaan Kebijakan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan untuk Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sleman Tahun 2016
- Hubungan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan Peningkatan Cakupan Kunjungan Antenatal K4 di Puskesmas Kota Serang Tahun 2014-2016
- Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Kota Serang Tahun 2014 – 2016
- Faktor yang Mempengaruhi Rekrutmen Dokter di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2016
- Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor Tahun 2016
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rawat Inap Ulang Pasien Skizofrenia pada Era Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pemda DIY
- Evaluasi Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Infeksi Daerah Operasi Pasca SC di Departemen Obsgin RSCM
- Pengelolaan Sisa Lebih Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia)
- Evaluasi Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan
- Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah (Studi Kasus Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi)
- Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pasien Stroke di RSUP Dr. Sardjito
- Evaluasi Paradigma Fungsi Ekonomi pada Rumah Sakit Elim Rantepao
- Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepesertaan Program JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Remaja Kota Samarinda
- Analisis Pelaksanaan Rujukan Berjenjang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kasus Kegawatdaruratan Maternal Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di 3 Puskesmas Perawatan Kota Bengkulu
- Learning Disabilities dalam Layanan Kesehatan Ibu dan Anak: Studi Kasus di Dinas Kesehatan dengan Sumber Daya Terbatas di Indonesia
- Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Poasia Kota Kendari
- Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Obat Tradisional (IOT) di Jawa Tengah Tahun 2017
- Refleksi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pelayanan Kedokteran Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Tangerang Tahun 2017
- Pengorganisasian Chronic Care Model dalam Pengelolaan Keteraturan Kontrol Pasien Pasca Stroke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
- Penentuan titik potong skor sindroma metabolik remaja dan penilaian validitas diagnostik parameter antropometri: analisis Riskesdas 2013
- Pembiayaan Kesehatan Operasional Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
- Faktor risiko osteoporosis pada wanita usia 40-80 tahun: status menopause dan obesitas